Gerindra minta isu makar tak dibesar-besarkan

"Menhan juga tidak dengar ada rencana makar. Kapolri cari-cari alasan saja untuk melarang demo," jelas dia.

Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan pihaknya meragukan informasi Kapolri Jenderal Tito Karnavian soal adanya agenda makar dalam demonstrasi pada (25/11) dan (2/12) mendatang. Namun demikian, Sodik meyakini andai informasi itu benar, pemerintah masih kuat melawan makar.

"Saya meragukan. Kalau toh ya benar tapi saya kira tidak usah dibesarkan. Sampai melarang demo. Pemerintah masih kuat untuk melawan makar," kata Sodik saat dihubungi merdeka.com, Rabu (23/11).

Pernyataan Sodik soal keraguannya ada praktik makar bukan tanpa alasan. Pasalnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu pun belum mendengar informasi soal isu penggulingan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Menhan juga tidak dengar ada rencana makar. Kapolri cari-cari alasan saja untuk melarang demo," jelas dia.

Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan telah mendapat informasi adanya agenda tersembunyi yang akan dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu saat aksi unjuk rasa pada 25 November nanti. Dari informasi yang diterima, kelompok itu akan menduduki gedung DPR dan MPR untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Info yang kami terima 25 November ada aksi unras namun ada upaya-upaya tersembunyi dari beberapa kelompok yang ingin masuki DPR dan MPR berusaha untuk dalam tanda petik menguasai," kata Tito di Komplek Mabes Polri, Jakarta, Senin (21/11).

Menurut Tito, Polri dan TNI menganggap informasi adanya agenda tersembunyi dari kelompok tersebut sudah jelas melanggar Undang-undang (UU). Mengingat, tujuan dari kelompok itu ingin menduduki gedung DPR dan MPR termasuk menggulingkan pemerintahan Jokowi.

"Nah aksi ini bagi kami kepolisian dan Panglima secara UU sudah diatur pasal pasal mulai 104 sampai dengan 107 dan lain lain itu adalah perbuatan kalau bermaksud menguasai itu jelas melanggar hukum dan kalau itu bermaksud untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintah hidup termasuk makar," jelasnya.