Gerindra Ungkap Paradoks Kebijakan Pangan Rezim Jokowi
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhy Prabowo, mengkritisi konsep kedaulatan pangan yang dijanjikan Jokowi di Pilpres 2014. Meski pemerintah mengklaim telah bekerja keras, namun faktanya kedaulatan pangan saat ini masih jauh dari kenyataan.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhy Prabowo, mengkritisi konsep kedaulatan pangan yang dijanjikan Jokowi di Pilpres 2014. Meski pemerintah mengklaim telah bekerja keras, namun faktanya kedaulatan pangan saat ini masih jauh dari kenyataan.
Edhy menuturkan, pemerintah belum mampu mengoptimalkan seluruh potensi dalam negeri yang dimiliki. Misalnya tentang pengembangan ternak sapi perah. Padahal, kata dia, pengembangan usaha industri sapi perah di Indonesia mempunyai prospek strategis untuk pengembangan SDM. Ironisnya, 70 persen bahan baku industri sapi perah berasal dari impor.
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Siapa saja yang ikut dalam Pilpres 2019? Peserta Pilpres 2019 adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
-
Siapa yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2019? Berdasarkan rekapitulasi KPU, hasil Pilpres 2019 menunjukkan bahwa pasangan calon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, meraih 85.607.362 suara atau 55,50%, sementara pasangan calon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, meraih 68.650.239 suara atau 44,50%.
-
Bagaimana tanggapan Prabowo atas Jokowi yang memenangkan Pilpres 2014 dan 2019? Prabowo memuji Jokowi sebagai orang yang dua kali mengalahkan dirinya di Pilpres 2014 dan 2019. Ia mengaku tidak masalah karena menghormati siapapun yang menerima mandat rakyat.
-
Dimana Prabowo Subianto kalah dalam Pilpres 2019? Namun sayang, Ia kalah dari pasangan Jokowi-Ma'aruf Amin.
-
Apa saja yang dipilih rakyat Indonesia pada Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
"Pemerintah harus terus berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas sapi perah, yang sebagian berasal dari peternakan sapi perah rakyat," kata Edhy dalam diskusi Rabu Biru 'Petani, Nelayan & Ekonomi Rakyat' di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya I No 35, Jakarta, Selatan, Rabu (16/1).
Dalam kesempatan itu, Edhy mengungkap paradoks kebijakan pangan rezim Jokowi. Dia mencatat, selama tahun 2014 hingga sekarang masih terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang bertolak belakang antara satu dengan yang lain. Beberapa kebijakan juga kerap tak sejalan dengan amanah undang-undang sektor pertanian.
Salah satunya adalah kebijakan impor pangan, terutama beras. Hal ini, kata Edhy, bertolak belakang dengan penjelasan Kementerian Pertanian mengenai kondisi data beras yang terus mengalami peningkatan.
Dia memaparkan, menurut Kementerian Pertanian, potensi produksi beras akan terus meningkat. Pada Bulan Januari 2018 sebanyak 2.668.764 ton, Februari meningkat sebanyak 5.388.600 ton, Maret sebanyak 7.441.842 ton, dan April sebanyak 5.283.498 ton.
Dari situ, kata Eddy, data potensi produksi beras yang dimiliki Kementerian Pertanian diabaikan oleh kementerian lain yang tetap ngotot melakukan impor beras. Bahkan tak hanya beras, impor juga dilakukan terhadap komoditas jagung. Padahal di saat yang sama Kementerian Pertanian melakukan ekspor jagung.
"Artinya, impor yang dilakukan selama ini tidak melalui rekomendasi maupun koordinasi dengan menteri teknis tekait," tegas Eddy.
Eddy menambahkan, fakta lain yang membutikan pemerintah kurang serius dalam mengelola persoalan pangan adalah belum terbentuknya Kelembagaan Pangan. Padahal, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, pasal 126 mengamanatkan untuk membentuk lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Di mana, peraturan pelaksanaannya harus ditetapkan paling lambat tiga tahun sejak UndangUndang ini diundangkan, yaitu November 2015.
"Namun, hingga saat ini kelembagaan pangan yang dimaksud belum juga terealisasi. Presiden dan perangkatnya di pemerintahan terkesan lambat dalam membentuk lembaga pangan. Padahal tugas, pokok dan fungsi lembaga ini sangat diperlukan demi kelangsungan pangan di Tanah Air," terang Ketua Komisi Pangan DPR RI itu tersebut.
Edhy melanjutkan dari sederet permasalahan itu semua, salah satu penghambat utama dalam terwujudnya kedaulatan pangan adalah keberpihakan anggaran. Edhy pesimis, kedaulatan pangan tercipta bila anggaran sektor pangan dari tahun ke tahun terus dipangkas dan mengalami penurunan.
Dia menuturkan, pada 2015 anggaran Kementerian Pertanian sebesar Rp 32 triliun. Tahun 2016, angka itu dipangkas menjadi Rp 27 triliun. Kemudian di tahun 2017 Rp 24 triliun, tahun 2018 Rp 23 triliun, dan tahun 2019 menjadi Rp 21 triliun.
"Dalam mewujudkan kedaulatan pangan, negara harus hadir dan memiliki komitmen. Selain itu, Negara juga butuh strategi baru dan terobosan baru. Melihat fakta yang ada, strategi dan terobosan baru rasanya hanya akan terjadi pada pemerintahan yang baru. Pemerintahan yang siap mewujudkan bangsa ini menjadi adil dan makmur," tandas Edhy.
Baca juga:
Yusril Jadi Mentor Jokowi-Ma'ruf di Debat Capres Besok
Ini Tujuan Jaleswari dan Andi Widjajanto Temui Ma'ruf Amin
Prabowo-Sandiaga Lakukan Simulasi Debat Capres di Hambalang
Menhan: Kalau Saya Tidak Pilih Jokowi Namanya Pengkhianat, Hukumnya Ditembak Mati
Charta Politika: Ma'ruf Amin Hanya Beri 0,2% Elektoral Untuk Jokowi
Jokowi-Ma'ruf Akan Kenakan Pakaian Merakyat di Debat Capres
Analisis Strategi Prabowo Dongkrak Suara Lewat Pernyataan Kontroversial