Golkar disarankan tak usung calon ketum yang sudah berstigma negatif

Menurut timses, Setya Novanto tak pernah ditetapkan bermasalah secara hukum dalam kasus tertentu.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai seharusnya mantan Ketua DPR Setya Novanto tidak mencalonkan diri sebagai ketua umum Partai Golkar. Hal tersebut lantaran Novanto pernah tersandung permasalahan etik yang membuatnya mundur dari jabatan sebagai ketua DPR.

"Kalau mau dipilih oleh rakyat mau tidak mau harus mengetahui perasan rakyat, mau mengakomodasi pikiran rakyat. Jangan sekali-kali partai politik menonjolkan atau mengusung atau mempromosikan calon yang sudah berstigma negatif itu," kata Siti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/2).

Menurut Siti, masih segar ingatan publik terkait kasus ketua fraksi Golkar tersebut. Jika dipaksakan Novanto maju, maka akan memperburuk citra partai.

‎"Harus dicatat oleh tokoh politik kita, seharusnya partai mempertimbangkan secara serius apalagi partai ini baru saja mau bangkit," tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, salah satu tim sukses Novanto, Ridwan Bae membantah jika Novanto akan membawa dampak buruk bagi Golkar. Menurutnya justru Novanto tak pernah ditetapkan bermasalah secara hukum dalam kasus tertentu.

"Dari aspek analisa bagaimana mungkin membawa orang yang berstigma negatif kata orang, untuk diajukan sebagai ketua umum. Saya ingin menyampaikan bahwa negara ini negara hukum. Fakta hingga detik ini saudara Novanto belum pernah salah, fakta hukum belum mengatakan itu. Yang terjadi cuma opini yang pada akhirnya dia bersalah," ujarnya.

Bahkan Ridwan mengklaim, jika Novanto menjadi ketua umum, justru akan memperbaiki citra Golkar. "Dengan menjadi ketua Golkar misalnya kalau dia terpilih, itu akan menjadi suatu cara membersihkan citra partai kita bahwa dia bukanlah orang yang bersalah sebagaimana opini rakyat yang berkembang," ungkapnya.