Golkar Minta Jatah 5 Kursi di Kabinet Prabowo, Budi Arie: Itu Hak Partai, Tapi Hormatilah Kita Masih Jadi Menteri

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi merespons soal Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto meminta jatah kursi di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Budi Arie meminta, agar seluruh pihak menghormati para menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin yang masih menjabat hingga Oktober 2024.

"Pemerintahan Pak Jokowi-Ma'ruf Amin ini kan masih sampai Oktober 2024 kita hormatilah kita masih jadi menteri sampai Oktober 2024. Kan pemerintahan ini kan baru habisnya nanti 7 bulan lagi," kata Budi Arie, saat diwawancarai di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3).

Kendati demikian, dia mengaku pihaknya menghormati jika partai politik pengusung Prabowo-Gibran membahas soal pembagian menteri.

"Ya kalau partai mau bicara gapapa itu hak. Tapi kalau kita sih nunggu aja lah nunggu pemerintahan ini selesai," ujar dia.

Lebih lanjut, perihal Presiden Joko Widodo (Jokowi) menitipkan orang untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran, dia pun tak masalah.

"Gapapa antara harapan dan keinginan kan biasa. Boleh dong, siapa juga boleh (Presiden Jokowi titip kursi menteri)" pungkas Budi Arie.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terang-terangan minta jatah 5 kursi menteri di kabinet Prabowo. Airlangga mengatakan hal itu dikarenakan Golkar menang di 15 dari 38 provinsi.

"Karena kami (Golkar menang) di 15 dari 38 (provinsi), maka kami kontribusi 25 persen. Nah, kalau 25 persen, bagi-bagi banyak sedikit ya bolehlah. Kalau yang kami sebut lima itu minimalis," 

kata Airlangga di Nusa Dua, Badung, Jumat (15/3).