Golkar Sebut Jokowi Komunikasi dengan Airlangga Bahas Reshuffle Kabinet
"Kita mau ngasih saran seribu kali juga kan itu kewenangan dan hak prerogatif presiden," ujarnya.
Isu reshuffle kabinet terus berhembus setelah Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung dengan pemerintah. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, hanya Presiden Joko Widodo yang tahu kapan waktu yang tepat mengganti pembantunya. Jokowi juga yang punya hak prerogatif untuk menentukan siapa menteri yang harus diganti.
"Jadi presiden yang paling tahu dan bagaimana waktu yang tepat untuk mengganti siapa, siapa yang mau digantikan, itu semua kewenangan dan hak prerogatif presiden," kata Doli kepada wartawan, di DPR RI, Selasa (21/9).
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Apa yang dilakukan Idrus Marham untuk mengganti Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Golkar? Mantan sekretaris jenderal Partai Golkar Idrus Marham bersama kader partai berlambang pohon beringin lainnya membentuk Tim Pemrakarsa Kebangkitan Partai Golkar.
-
Bagaimana caranya DPD I Golkar bisa mengganti Ketua Umum Airlangga Hartarto? Aturan mengenai pergantian ketum tercantum dalam anggaran dasar Partai Golkar dengan beberapa ketentuan. Salah satunya, apabila dua per tiga Pengurus Partai (DPD) Provinsi sepakat agar Munaslub dilaksanakan.
-
Mengapa Idrus Marham ingin mengganti Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Golkar? "Tim pemrakarsa adalah adanya kesadaran secara kolektif yang muncul dari sebagian keluarga Partai Golkar, utamanya para pemimpinnya bahwa kepemimpinan hari ini tidak produktif," tutur Idrus dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (2/8/2023).
-
Kenapa banyak Ketua DPD Golkar ingin Airlangga Hartarto kembali memimpin secara aklamasi? "Makanya cukup rasional jika DPD ingin aklamasi untuk AH," jelasnya. Dia menambahkan, tidak mudah untuk Golkar meraup suara maksimal di Pemilu karena tidak ada kader yang bertarung di Pilpres 2024.
Golkar, kata Doli, tak perlu memberikan saran kepada Jokowi karena kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Para menteri merupakan pembantu dari presiden.
"Kita mau ngasih saran seribu kali juga kan itu kewenangan dan hak prerogatif presiden," ujarnya.
Namun, Doli menuturkan, penyusunan kabinet juga melibatkan ketua umum partai politik. Jokowi diyakini juga membuka komunikasi dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.
"Itu komunikasi antara presiden dengan ketua umum kami, dari awal dalam penyusunan kabinet dalam periode ini kan selalu itu komunikasi yang terjadi antara ketua umum kami dan Pak Presiden," kata Ketua Komisi II DPR RI ini.
Baca juga:
Pembahasan Menteri dari PAN Dinilai akan Sulit Jika Nama yang Diajukan Bukan Zulhas
PKB Soal PAN Sodorkan Soetrisno Bachir jadi Menteri: Jangan Sampai Tekan Presiden
Pengamat: Soetrisno Bachir Tokoh Muhammadiyah, Layak Jadi Menteri Jokowi
Waketum PAN Ungkap Alasan Soetrisno Diusulkan Jadi Menteri Jokowi
Ketum PAN Akui Usulkan Soetrisno Bachir Jadi Menteri Jokowi