Golkar tuding Kejagung politisasi kasus Setya Novanto

Idrus juga menuding ada pihak lain yang mendorong Kejagung mengusut skandal 'Papa Minta Saham' tersebut.

Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menyebut pengusutan kasus Ketua DPR, Setya Novanto (Setnov) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) merupakan bentuk politisasi. Dia bahkan menuding, ada pihak lain yang mendorong Kejagung mengusut skandal 'Papa Minta Saham' tersebut.

"Saya khawatir langkah yang diambil Kejagung ini kental politisasi. Apa yang dilakukan Kejagung tidak berdiri sendiri," kata Idrus di KPU usai menghadiri Rakor Akhir Persiapan Pilkada di KPU, Jakarta, Minggu (6/12).

Dia menilai kasus yang menyeret koleganya itu terlalu dibesar-besarkan. Padahal, lanjut dia, ada kebijakan Menteri ESDM, Sudirman Said yang lolos dari sorotan media.

"Sudirman Said nyata-nyata mengeluarkan surat yang mengizinkan prinsip operasional tidak ada satu gerakan apa-apa. Tapi begitu Setnov di MKD, dan ada banyak pertemuan-pertemuan itu, justru mendramatisir," ujar dia.

Selain itu, Idrus mengklaim Setnov tidak pernah melanggar etik dengan mencatut nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam lobi perpanjangan kontrak PT Freeport. Dia menganggap kasus yang bergulir di Mahkamah Dewan Kehormatan (MKD) adalah drama politik.

Untuk itu, dia mengingatkan kepada pihak manapun agar menghentikan drama politik tersebut.

"Saya imbau hentikan cara-cara yang tidak bermartabat. Jangan sampai cara-cara antar elite ini saling menjatuhkan," tandas Idrus.