Hanura jika kena reshuffle: Mau ditambah monggo dihilangkan monggo
Sudding menegaskan, Hanura tak akan mempermasalahkan kalaupun ada menteri dari partainya yang dicopot.
Ketua DPP Hanura Sarifuddin Sudding mengatakan, partainya akan menerima apapun keputusan Presiden Jokowi terkait desas-desus perombakan kabinet jilid II. Sudding menegaskan, Hanura tak akan mempermasalahkan kalaupun ada menteri dari partainya yang dicopot.
"Mau ditambah monggo, mau dihilangkan monggo," kata Sudding di gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (25/7).
Sudding mengatakan, pihaknya tak keberatan jika posisi menteri dari Hanura, digantikan oleh kader dari partai yang baru mendukung Jokowi-JK, seperti PAN atau Golkar. Namun dia mengusulkan agar menteri pengganti itu benar-benar kompeten dan bukan hasil bargaining position.
"Tidak masalah, sepanjang yang masuk kabinet mampu merealisasikan program Jokowi. Jangan hanya karena bargaining politik," kata Sudding.
Sudding menegaskan, Hanura tidak akan mempersoalkan kader yang berada di kabinet jika dievaluasi. Dirinya berharap agar Presiden Jokowi segera memberikan kepastian terkait soal reshuffle ini, agar para menterinya tidak galau menunggu keputusan.
"Ini kewenangan penuh presiden. Ada dari kader Hanura yang turut dievaluasi, sah-sah saja. Bagaimana pembantu presiden bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya," ujar Sudding.
"Saya berharap ini tidak jadi wacana terus. Jokowi perlu memberi kepastian. Reshuffle ya reshuffle, tidak ya tidak. Agar para pembantunya tidak diliputi kegalauan," pungkasnya.
Diketahui, belakangan kabar perombakan kabinet jilid II kembali berembus kencang. Kuatnya sinyal reshuffle kabinet kerja seiring dengan larangan Presiden Jokowi kepada semua menterinya untuk tidak meninggalkan Ibu Kota, Jakarta.
Para menteri harus tetap berada di Jakarta dari tanggal 25 Juli hingga 29 Juli 2016. Alasan normatifnya, dalam kurun waktu sepekan ini, Presiden Jokowi mengagendakan sidang paripurna kabinet yang wajib dihadiri semua menteri.
"Iya benar (informasi itu)," singkat sumber tersebut saat dikonfirmasi merdeka.com, Minggu (24/7).
Hal itu diperkuat dalam beberapa hari terakhir ini, Presiden Joko Widodo sering memanggil sejumlah menteri di luar agenda resmi ke Istana Negara, Jakarta. Ada tiga menteri yang dipanggil dan dievaluasi kinerjanya oleh Presiden.
Tiga menteri itu adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohanna Yembise dan Menteri Koperasi dan UMKM Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga.
Presiden sebelumnya juga telah memanggil tiga menteri ke Istana secara mendadak, di luar agenda resmi Kepresidenan. Mereka yang dipanggil di antaranya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Pusat Ferry Mursyidan Baldan.
Menguatnya desas-desus reshuffle itu setelah Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar bergabung serta mendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Perombakan kabinet dilakukan untuk menampung kader dua partai tersebut dan menggeser pos menteri yang diganti.
"Sebenarnya evaluasi pembantu presiden, dalam hal ini menteri, dilakukan terus menerus. Tidak pada satu titik waktu tertentu. Memang kalau ditanyakan ada beberapa menteri bertemu dengan Presiden. Saya kira tidak saat hari ini saja, beberapa waktu lalu juga," kata Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/7).
Baca juga:
Ketua DPR soal reshuffle: Paling paham kinerja menteri ya Presiden
Presiden Jokowi enggan beberkan rapor menteri
Jokowi akui banyak dapat bisikan untuk bahan evaluasi menterinya
Menanti Jokowi reshuffle kabinet jilid II, siapa menteri tergusur?
Jokowi: Kalau ada kementerian yang perlu diperbaiki, bisiki saya
Soal reshuffle, Setnov sebut Jokowi lebih tahu daripada menteri
Presiden Jokowi larang menteri tinggalkan Jakarta sepekan ini
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Bagaimana Bahlil Lahadalia masuk ke dalam kabinet Presiden Jokowi? Bahlil mengaku masuk kabinet Presiden Jokowi pada 2019 bukan dari usulan atau perwakilan Golkar.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Siapa yang berhak menentukan susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Apa yang dikatakan Bahlil tentang kondisi kabinet Jokowi? Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menegaskan, bahwa situasi di dalam Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dalam keadaan baik. Dia membantah jika ada menteri yang merasa tidak nyaman berada di Kabinet.