Harga daging meroket, Demokrat minta pemerintah Jokowi evaluasi
Demokrat minta mahalnya harga daging tak salahkan pemerintahan SBY.
Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Demokrat Herman Khaeron mengakui bahwa saat ini harga kebutuhan pokok jelang Lebaran 2016 meroket. Tidak terkecuali harga daging sapi yang mencapai Rp 120 ribu per kilogram.
Herman mengatakan, kenaikan harga daging sapi saat ini sepertinya agak sulit terkendali. Kenaikan itu bukan terjadi menjelang ramadhan dan idul fitri ini saja, kata dia, tetapi sejak tahun lalu selalu berfluktuasi naik di atas harga wajar sehingga pernah terjadi mogok para pedagang sapi, bahkan Bareskrim Mabes Polri turun tangan mengatasi masalah ini.
"Sangat salah jika ada yang menyalahkan bahwa ini warisan pemerintah sebelumnya, karena di pemerintahan SBY untuk pencapaian swasembada 5 komoditas pangan pokok, beras, jagung, kedelai, daging sapi, dan gula, tertata dengan baik dan ada roadmapnya," kata Herman dalam pesan singkat, Senin (13/6).
Zaman SBY, kata Wakil Ketua Fraksi Demokrat ini, setiap tahun dievaluasi dan secara khusus untuk sapi dan kerbau tahun 2011 ada sensusnya, sehingga sangat terukur berapa kemampuan dalam negeri memenuhi konsumen yang setiap tahunnya butuh daging sapi kurang lebih 500.000 ton, dan berapa harus di import.
"Progresnya jelas, setiap tahun impor turun terus dan hanya pada waktu-waktu tertentu ada tambahan impor, itupun terbatas karena tujuannya swasembada," imbuhnya.
Justru saat ini, lanjut dia, fokus pemerintahan di bidang pangan hanya pada padi, jagung, dan kedelai, sehingga pencapaian swasembada daging sapi renstranya tidak jelas lagi dan import sangat terbuka bebas. Namun ironisnya, tutur dia, justru harga tidak stabil dan relatif stabil pada harga yang tinggi.
"Ini mestinya menjadi evaluasi pemerintahan Jokowi, tidak tepat menyalahkan pemerintahan sebelumnya, karena berlaku harga saat ini tergantung pada bagaimana pemerintah saat ini mampu mengelola komoditas pangan pokok dan strategis yang menjadi hajat hidup masyarakat banyak ini dengan baik, dengan tidak mengabaikan spirit swasembada," terang dia.
Baca juga:
Jokowi-JK dan SBY bertemu di acara bukber Ical
Buka acara budaya di Denpasar, Jokowi juga tinjau PLTDG 200 MW
Jelang puasa, Jokowi sebar sebar amplop usai ziarah ke makam ayahnya
Mudik ke Solo, Jokowi jadi saksi pernikahan keponakan
Menilik keampuhan media sosial, sarana Jokowi dekati rakyat
Harga pangan naik, PDIP minta Jokowi evaluasi Mendag & Mentan
Aktif di media sosial, cara komunikasi gaya baru Jokowi
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Kenapa Partai NasDem menolak Gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh Presiden? Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden. Diketahui, mekanisme itu termuat dalam Pasal 10 RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang tengah dibahas DPR. "Benar kami menolak gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh presiden," kata Taufik Basari, dalam keterangannya, Kamis (7/12).Taufik menekankan, Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta.
-
Siapa yang mengunjungi Presiden Jokowi di Indonesia? Presiden Jokowi menerima kunjungan kenegaraan dari pemimpin Gereja Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 4 September 2024.
-
Apa yang dilakukan Presiden Jokowi pada hari Jumat, 8 Desember? Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima surat kepercayaan dari 10 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) negara-negara sahabat.