Hasto nilai survei Poltracking agenda politik de-Soekarnoisasi
"(Mereka) tidak menyadari bahwa Bung Karno memang hidup dalam kepemimpinan dan urat nadi PDIP," kata Hasto.
Publikasi sejumlah survei terkait isu kepemimpinan di PDI Perjuangan dinilai menunjukkan adanya agenda politik de-Soekarnoisasi sekaligus menafikan realitas politik dan suasana kebatinan kader partai. Oleh karena itu, Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai survei Poltracking sudah ditunggangi agenda politik de-Soekarnoisasi.
"Mereka yang menyederhanakan survei kepemimpinan PDIP dengan mempersoalkan kepemimpinan trah Soekarno tidak menyadari bahwa Bung Karno memang hidup dalam kepemimpinan dan urat nadi PDIP," kata Hasto, Jakarta, Senin (23/3).
Lebih lanjut, Hasto menjelaskan sebagian besar anggota dan simpatisan PDIP bergabung ke partai karena menyatukan diri dengan ide, gagasan, perjuangan, dan cita-cita Bung Karno (BK). Menurut dia, sosok presiden pertama dan pendiri bangsa itu selalu hidup.
"Ide, jiwa dan gagasan BK bahkan tidak pernah mati karena menyatu dengan kondisi aktual bangsa. Karena itulah berbagai proyek politik sejak zaman Orde Baru tidak pernah bisa menyingkirkan BK dari hati sanubari rakyat," jelas Hasto.
Demikian halnya ketika Megawati Soekarnoputri yang berjuang menempuh jalan sunyi dengan keliling seluruh Indonesia melantik koordinator kecamatan dalam masa yang sulit di bawah tekanan rezim otoriter. Kata Hasto, apa yang dilakukan merupakan praktik mengorganisir rakyat karena keyakinan politik Megawati atas didikan BK untuk berani menyuarakan suara rakyat yang tersumbat kekuasaan.
Atas hal itu, Hasto menegaskan, lembaga survei belum kredibel bila menggunakan hasil surveinya untuk agenda politik tertentu. Termasuk mengambil keputusan sepihak dengan melupakan realitas politik dan suasana kebatinan anggota PDIP.
"Itu hanya merendahkan tingkat kepercayaan survei itu sendiri. Saya meyakini bahwa BK, Megawati, dan PDIP justru akan semakin hidup dengan berbagai bentuk agenda setting yang mencoba meminggirkan trah Soekarno tersebut," terangnya.
Diketahui sebelumnya, survei terbaru dari Poltracking menyebutkan bahwa para pakar dan opinion leader melihat trah Soekarno yang ada tak diminati untuk kembali memimpin partai itu. Ketua Umum PDI-P saat ini, Megawati Soekarnoputri, bahkan disebut yang paling rendah tingkatannya untuk memimpin PDIP.
Di sisi lain, Kongres PDIP bulan depan beragenda kembali mengukuhkan Megawati memimpin partai untuk periode 2015-2020.
Baca juga:
PDIP: Survei Poltracking tak fair dan profesional
Ketika survei pakar sebut Megawati tak diminati pimpin PDIP lagi
Survei Poltracking, Megawati tak dikehendaki kembali pimpin PDIP
Megawati dinilai sukses lakukan regenerasi di internal PDIP
Survei: Warga DKI kenal Haji Lulung sebagai 'biang ribut'
-
Kenapa PDIP ingin membentuk tim investigasi untuk mengumpulkan data dugaan kecurangan Pilpres 2024? Nanti barang kali akan muncul suara-suara kenapa harus dibentuk tim investigasi? Oh tidak mau menerima kekalahan? Itu pasti yang akan muncul , kemudian muncul desain pembelahan," kata Hasto kepada wartawan di DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/2) malam.
-
Di mana Rakernas PDIP diadakan? Mantan calon Presiden (Capres) nomor ururt 03 Ganjar Pranowo menghadiri agenda rapat kerja nasional (rakernas) PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol Jakarta pada Jumat (24/5).
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Kenapa FAPTI melakukan survei pilpres? FAPTI memandang penting untuk melakukan survei, guna memberikan gambaran kepada alumni perguruan tinggi terkait pilihan dan jenis isu yang dianggap penting oleh masyarakat. “Sehingga, para alumni dapat lebih bisa berkontribusi dalam hajatan nasional lima tahunan yang penting ini,” pungkasnya.
-
Di mana PDRI didirikan? Berawal dari Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948, PDRI pun didirikan di Sumbar.
-
Siapa yang memimpin PDRI? Syafruddin Prawiranegara tercatat menjadi Ketua PDRI dalam waktu yang singkat, yaitu dari 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949, namun hal ini sangat menentukan eksistensi Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat.