Hidayat Nur Wahid Kritik Penyelenggaraan Pemilu 2019
Wakil Ketua MPR ini menilai perlu ada evaluasi dalam Pemilu Serentak 2019.
Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid kritik penyelenggaraan Pemilu 2019. Alasannya, lanjut Hidayat, banyak masalah saat persiapan dan pelaksanaan pemilu.
Salah satu contoh masalah saat penyelenggaraan pemilu, kata Hidayat, adalah temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menyatakan sekitar 17 juta lebih warga belum mendapatkan undangan pencoblosan pemilu. Serta beberapa kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang sengaja melakukan pengarahan untuk memilih salah satu pasangan calon.
-
Mengapa Pemilu 2019 di sebut Pemilu Serentak? Pemilu Serentak Pertama di Indonesia Dengan adanya pemilu serentak, diharapkan agar proses pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Kapan pemilu 2019 dilaksanakan? Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
-
Apa saja yang dipilih dalam Pemilu 2019? Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia menyelenggarakan Pemilu Serentak yang merupakan pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan.
-
Apa yang menjadi fokus utama Pemilu 2019? Pemilu 2019 ini menjadi salah satu pemilu tersukses dalam sejarah Indonesia.Pemilu ini memiliki tingkat partisipasi pemilih yang sangat tinggi. Joko Widodo dan Ma'ruf Amin berhasil memenangkan pemilu.
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
"Bawaslu juga menyampaikan ada 5.500 lebih KPPS yang tidak netral karena mengarahkan calon tertentu. Ada tidak, KPU menyatakan ada tidak kurang ada 2500 TPS yang tidak bisa menyelenggarakan pencoblosan pada tanggal 17," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/4).
"Tapi pada tanggal 17 dengan kondisi semacam itu lembaga survei sudah kemudian yakin dengan hasil surveinya dan membentuk opini seolah-olah ini semua sudah selesai. Ini kan tragedi," sambungnya.
Menurutnya segala macam potensi kecurangan dibarengi pesatnya era digital harusnya bisa diantisipasi oleh KPU. Karena itu, Wakil Ketua MPR ini menilai perlu ada evaluasi dalam Pemilu Serentak 2019.
"KPU mengharap itu tidak diviralkan di media sosial tapi berharap itu disampaikan ke kpu. mereka sudah menyampaikan ke KPU tapi tidak ada perubahan yang memadai yang kemudian yang rame di media sosial. Ini bagian-bagian yang seharusnya sudah diantisipasi dengan maksimal oleh KPU," ucapnya.
Baca juga:
Kubu Jokowi Anggap Pengerahan Brimob ke Jakarta Untuk Jaga Rekapitulasi Suara di KPU
Pemerintah Akan Beri Santunan Keluarga Petugas KPPS Meninggal Dunia
Suara Jokowi di TPS 04 Gianyar Naik Drastis dari Hasil C1
Real Count KPU Selasa Siang, Jokowi 16,8 Juta Prabowo 13,7 Juta
Penjelasan Istana Brimob Daerah Dikerahkan Jaga Ibu Kota
IDI Sebut Petugas Penghitungan Suara Rawan Terkena Stroke