Nusron Wahid

Nusron menolak anggapan pertemuannya dengan tokoh partai lain menandakan ketidaksetiaan.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memberi klarifikasi terkait pihaknya membatalkan pencabutan SHGB milik Sugianto Kusuma atau Aguan di area pagar laut Tangerang.

Sistem sertifikat elektronik memiliki sistem backup berlapis yang sangat kuat, sehingga sangat sulit untuk dibobol atau diretas.

Aksi ini diyakini terkait dengan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara).

Menurut Nusron, fundamental ekonomi makro Indonesia saat ini cukup baik. Inflasi yang terjaga rendah, cadangan devisa yang kuat.

Keputusan tersebut diambil setelah melalui proses evaluasi dan investigasi terkait keterlibatan pegawai dalam penyalahgunaan tugasnya.

Kawasan Proyek milik taipan Sugianto Kusuma alias Aguan, sebelumnya telah menimbulkan masalah di warga sekitar

Nusron Wahid blak-blakan, pegawainya yang menjadi pemain nakal di kasus pagar laut Bekasi

Ramai di media sosial seruan #kaburajadulu agar masyarakat pindah ke luar negeri.

Nusron Wahid kukuh menyatakan Pengadilan Negeri (PN) Kelas II Cikarang bersalah karena melakukan penggusuran lima rumah warga

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan sanksi pemecatan terhadap 8 pegawai ATR/BPN diduga terlibat keluarnya HGB dan SHM pagar laut Tangerang.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan, pihaknya memberikan sanksi berat kepada delapan pegawainya buntut pagar laut di Tangerang, Banten.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengakui adanya keterlibatan oknum pegawai ATR/BPN dalam kasus perubahan data tanah terhadap kasus pagar laut di Bekasi.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid mengungkap dua perusahaan pemilik sertifikat hak guna bangunan (HGB) pagar laut di Desa Urip Jaya, Bekasi.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid membatalkan 50 sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) pagar laut di perairan Tangerang, Banten.

Dia menjelaskan, kejadian tersebut bermula pada 2021 saat program Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Komisi II DPR meminta Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan dari tahun berapa data 48 ribu kasus mafia tanah itu terjadi.

Nusron menegaskan bahwa lahan yang dulunya merupakan empang kini sudah tidak ada secara fisik. Dengan demikian, hak guna bangunannya juga telah hilang.

Pembatalan 50 SHGB/SHM di Desa tersebut dilakukan setelah adanya polemik pagar laut di wilayah Pantai Utara Tangerang, Banten.

Thanthowy mengaku terkejut lantaran hasil penelusuran menunjukkan bahwa lahan yang tercatat berstatus HGB tersebut berdiri di area perairan.