Komisi II DPR Panggil Menteri ATR/BPN Nusron Wahid: Pemagaran Laut Tidak Boleh Terulang!
Komisi II DPR meminta Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan dari tahun berapa data 48 ribu kasus mafia tanah itu terjadi.

Komisi II DPR RI memanggil Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk membahas persoalan tanah dan pemagaran laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, hari ini, Kamis (30/1).
Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI, Mohammad Toha meminta Nusron menyelesaikan 48 ribu kasus mafia tanah di Indonesia.
Menurutnya, konflik agraria terjadi karena ketimpangan kepemilikan, penguasaan, dan pengelolaan sumber daya agraria. Konflik agraria dapat disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tumpang tindih.
"Konflik agraria juga bisa disebabkan oleh penyalahgunaan tanah dan pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, Konflik agraria dapat disebabkan oleh pelanggaran hak asasi manusia," terang Toha, Kamis (30/1).
Terkait mafia tanah, Toha mengatakan, kasus itu terjadi karena lemahnya pengawasan, penegakan hukum, dan kurangnya transparansi. Selain itu, mafia tanah juga memanfaatkan sikap abai masyarakat terhadap tanah yang mereka miliki.
"Pada 14 November 2024, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan, ada 48.000 kasus mafia tanah di Indonesia selama ini. 79 persen yang sudah diselesaikan," ungkapnya.
Minta Nusron Wahid Jelaskan Data Kasus Mafia Tanah
Toha mengatakan, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid harus dapat menjelaskan dari tahun berapa data 48 ribu kasus mafia tanah itu terjadi.
Karena berdasarkan laporan pengaduan pemberantasan mafia tanah oleh Kejaksaan Agung dalam periode 2022 sampai 10 November 2023 saja, Kejagung telah menerima 669 laporan pengaduan terkait dengan mafia tanah.
"79 persen dari 48.000 berarti 37.920. Artinya, masih ada 10.080 kasus mafia tanah yang belum diselesaikan. Kapan akan diselesaikan? Berapa kasus mafia tanah yang sudah Menteri Nusron selesiakan? Apakah jumlah itu termasuk kasus pemagaran laut di Tangerang? Pemagaran laut tidak boleh terulang lagi, " bebernya.
Selain itu, masalah status tanah belum tersertifikasi di wilayah sengketa perusahaan dengan tanah warga (nonsertifikat) juga harus mendapat perhatian-perhatian dari pemerintah.
"Lalu seperti apa nasib tanah ulayat di era Presiden Prabowo dan bagaimana relasi konflik dengan masyarakat adat, terutama oleh kelompok AMAN (Aliansi Maayarakat Adat Nusantara)," pungkas Toha.