Nusron Wahid Sebut 8 Anggota ATR/BPN Bisa Dipolisikan jika Temukan Masalah Ini
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan sanksi pemecatan terhadap 8 pegawai ATR/BPN diduga terlibat keluarnya HGB dan SHM pagar laut Tangerang.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan sanksi pemecatan terhadap 8 pegawai ATR/BPN diduga terlibat keluarnya HGB dan SHM pagar laut Tangerang. Nusron mengaku menjatuhkan sanksi pemecatan karena kasus penerbitan sertifikat merupakan masalah tata usaha negara.
"Karena produknya itu adalah produk tata usaha negara, katun, keputusan tata usaha negara maka sanksinya adalah sanksi administrasi negara yaitu adalah masalah dicopot dan sebagainya," kata Nusron kepada wartawan usai rapat bersama dengan Komisi II DPR, RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1).
Meski begitu, kata Nusron, perkara ini bisa saja masuk ke dalam ranah pidana bila ditemukan dokumen palsu dalam penerbitan sertifikat.
"Kecuali kalau disitu ada unsur-unsur mens rea misal dia yang bersangkutan terima suap, terima sogokan atau apa, itu baru masuk pidana. Tapi tidak menutup kemungkinan dokumen-dokumen yang disajikan oleh pihak-pihak pemohon itu adalah dokumen-dokumen yang tidak benar," tegasnya.
"Misal dokumen palsu atau dokumen apa, itu mungkin bisa masuk dalam ranah pidana di ranah pidana adalah kemalsuan dokumen," sambungnya.
Jika memang masuk ke dalam ranah pidana, Nusron memastikan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan sudah siap bekerja.
"Sepanjang pemeriksaan kita ya memang belum menemukan itu kalau di internal kita. Tapi kalau masalah suap dan tidak pidana yang lain kan sebetulnya itu bukan lagi kewenangan kementerian," ucapnya.
"Itu kewenangan APH bisa di polisi, bisa di kejaksaan dan mereka APH ini sudah on going jalan, sudah berjalan untuk proses sampai ke sana," pungkasnya.
8 Pegawai ATR/BPN Dicopot
Sebelumnya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memberikan sanksi berat berupa pemecatan kepada delapan pegawai buntut pagar laut di perairan Tangerang Banten.
"Kita memberikan sanksi berat pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada enam pegawai dan sanksi berat kepada dua pegawai," kata Nusron saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, di Senayan, Jakarta, Kamis (30/1).
Delapan pegawai tersebut di antaranya berinisial JS, SH, ET, WS,YS, NS, LM, dan KA. Nusron pun menjabarkan jabatan dari delapan pegawai tersebut.
"Kami hanya sebut inisial. Yang pertama adalah JS, Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Tangerang pada masa itu. Kemudian SH, Ex-Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Kemudian ET, Ex-Kepala Seksi Survei dan Pementaan," jelasnya.
"Kemudian WS, Ketua Panitia A. Kemudian YS, Ketua Panitia A. Kemudian NS, Panitia A. Kemudian LM, Ex-Kepala Survei dan Pementaan setelah ET. Kemudian KA, Ex-PLT, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran," sambung dia.
