Hindari konflik, Stafsus Jokowi usul Pilkada Papua dipilih DPRD

Jika melalui mekanisme tersebut, maka calon kepala daerah yang diusung adalah orang-orang pilihan masyarakat adat Papua. Mekanisme itu diyakini bisa menjadi jalan keluar dari konflik yang terjadi selama ini.

Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Lennis Kogoya menyarankan agar pemilihan kepala daerah di Papua dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Baik itu pemilihan gubernur, bupati maupun wali kota.

"Pemilihan melalui DPR ini bisa dengan calonnya diambil melalui musyawarah adat," ungkap dia di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran 3, Jakarta, Jumat (13/10).

Jika melalui mekanisme tersebut, maka calon kepala daerah yang diusung adalah orang-orang pilihan masyarakat adat Papua. Mekanisme itu diyakini bisa menjadi jalan keluar dari konflik yang terjadi selama ini.

"Kalau pola seperti sekarang ini dibiarkan terus, Papua ini berkelahi terus, berkelahi terus. Tidak akan terjadi perdamaian," ucapnya.

Pria asal Papua ini mengingatkan, konflik di tanah cenderawasih jangan dianggap sepele. Sebab, bisa mengancam stabilitas keamanan nasional dan mengancam keutuhan NKRI.

"Maka untuk menghindari hal ini, Kemendagri segera mengevaluasi masalah Pilkada Papua dan Papua Barat," ujarnya.

Saat ini, Tolikara Papua sedang mengalami konflik horizontal. Pertikaian terjadi akibat pemilihan bupati dan wakil bupati Tolikara 2017. Dalam kontestasi tersebut, pasangan Usman G Wanimbo-Dinus Wanimbo menjadi pemenang sementara pasangan John Tabo dan Barnabas Weya kalah.

Tak terima dengan hasil Pilkada, John Tabo dan Barnabas Weya melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK kemudian memutuskan untuk menolak gugatan pasangan John Tabo dan Barnabas Weya dan memenangkan pasangan Usman G Wanimbo-Dinus Wanimbo.

Pihak John Tabo dan Barnabas Weya geram dengan keputusan MK. Mereka ingin menemui langsung Kemendagri Tjahjo Kumolo dan menyampaikan kekecewaannya. Namun, yang bersedia menemui massa adalah Dirjen Otonomi Daerah (Otda) serta Dirjen Politik dan Pemerintahan (Polpum).

Tepatnya pada Rabu (11/10) sore, massa tersebut merangsek masuk ke kantor Kemendagri. Beberapa pot bunga dan kaca mobil dipecahkan. Tak terima dengan ulah massa, petugas pengamanan Kemendagri membalas.

Akibatnya tujuh petugas pengamanan dan pegawai terluka ringan. Kepala dan tangan tiga orang lainnya harus dijahit karena robek.