PDIP Desak Jokowi Jadikan Kudatuli Sebagai Pelanggaran HAM Berat
Ribka mengajak kader PDI Perjuangan dan aktivis ikut mendesak Presiden Jokowi memasukkan peristiwa Kudatuli sebagai pelanggaran HAM berat masa lalu.
![PDIP Desak Jokowi Jadikan Kudatuli Sebagai Pelanggaran HAM Berat](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/0x0/ori/newsOg/2024/7/20/1721456829178-of76q.jpeg)
![PDIP Desak Jokowi Jadikan Kudatuli Sebagai Pelanggaran HAM Berat](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/feedImage/2024/7/20/1721456779214-aabnth.jpeg)
Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning mendorong agar kerusuhan 27 Juli 1996 atau dikenal Kudatuli, dimasukkan ke dalam daftar kasus pelanggaran HAM berat.
- Reaksi Jokowi Diisukan Cawe-Cawe dalam Kepengurusan PDIP
- PDIP Siapkan Tiga Menteri Jokowi untuk Pilgub Jatim, Ini Daftarnya
- Kritik Pemberian Pangkat Jenderal untuk Prabowo, Adian PDIP: Jokowi Sadar Sakiti Korban Pelanggaran HAM
- Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
Hal itu diungkapkan Ribka saat menghadiri acara diskusi dalam rangka peringatan 27 Juli 1996 bertajuk 'Kudatuli, Kami Tidak Lupa', di Gedung DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro No. 58, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (20/7).
"Kita akan protes dan berjuang untuk supaya peristiwa 27 Juli masuk dalam pelanggaran HAM berat setuju ya, besok ya," kata dia.
Ribka mengungkit kembali pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut setidaknya ada 12 pelanggaran HAM berat masa lalu yang pernah terjadi di Indonesia. Namun, dalam daftar itu tidak ada soal Kudatuli.
"Kan kemarin itu Jokowi mengumumkan pelanggaran HAM berat itu ada 12, 65, terus Lampung, dan lain-lain termasuk Semanggi. Ini tentang 27 Juli nggak masuk pelanggaran HAM berat" ucap dia.
Padahal, kata Ribka, Kudatuli merupakan bagian dari perjalanan reformasi. Menurut dia, bila tidak ada peristiwa 27 Juli, maka tidak ada reformasi.
"Tonggaknya adalah kasus 27 Juli. Kalau tidak ada reformasi, tidak ada anak buruh bisa jadi gubernur, tidak ada reformasi. Tidak ada anak petani bisa jadi bupati, walikota, tidak ada reformasi, tidak ada anak tukang kayu jadi presiden," ujar dia.
"Peristiwa 27 Juli maka ada satu perubahan yang dahsyat yaitu bisa semua anak rakyat mimpinya bisa tercapai," sambung dia.
Ribka mengatakan, tanggal 27 Juli 2024 nanti peristiwa Kudatuli genap 28 tahun. Tak dipungkiri Kudatuli menjadi pemantik lahirnya demokrasi di Indonesia.
"Tidak ada Kudatuli, tidak ada kebebasan pers," tegas dia.
Karena itu, Ribka mengajak kader PDI Perjuangan dan aktivis ikut mendesak Presiden Jokowi memasukkan peristiwa Kudatuli sebagai pelanggaran HAM berat masa lalu.
“Kita nggak bisa kalau nggak ngelawan sendiri harus sama-sama. Setuju nggak di sini semua kita lawan bersama ini?” ucap dia.
- Potret Ribuan Masyarakat Salatkan Jenazah Tu Sop di Masjid Raya Baiturrahman Aceh
- Didukung Muhammadiyah, Agus Irawan Optimis Boyolali Bakal Lebih Maju dan Harmonis
- Penelitian Terbaru WHO Ungkap Bahwa Penggunaan Smartphone Bukanlah Penyebab Kanker Otak
- Kronologi Terbongkarnya Penyeludupan Benih Lobster Senilai Rp3,1 Miliar dari Bali ke Singapura
- FOTO: Serunya Trophy Tour Shopee Cup 2024, Diego Michiels dan Stefano Lilipaly Diserbu Fans
Berita Terpopuler
-
VIDEO: Intip Lagi Momen-Momen Menyentuh Paus Fransiskus di RI, Dicium 2 Kali Imam Besar Istiqlal
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Kejutan Jokowi, Blak-blakan Sosok Faisal Basri "Pengoreksi Saat Pemerintah Tak Baik"
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Respons Jokowi, Angkat Tangan Ada 41 Kotak Kosong di Pilkada 2024 "Yaa Proses Demokrasi"
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Sampai Ngantuk, Jokowi Terpukau Aksi Martin Paes saat Timnas Indonesia 1-1 Lawan Arab
merdeka.com 06 Sep 2024 -
Resmikan Gedung Baru RSUP Wahidin Makassar, Presiden Jokowi Ingin Tekan Kematian Ibu dan Anak
merdeka.com 06 Sep 2024