Ical sebut konflik Golkar makin parah akibat putusan Menkum HAM

"Munas Ancol tidak sah, kader di daerah bilang mereka tidak hadir," kata dia.

Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical) menilai keputusan Kementerian Hukum dan HAM memenangkan kubu Agung Laksono semakin memperuncing perpecahan di internal partai. Hal itu dinilai tidak sesuai dengan putusan mahkamah partai.

"Pasti keputusan ini akan peruncing antar dua kubu. Karena berdasarkan keputusan Majelis Partai Golkar, keputusan Menkum HAM sangat berbeda tafsir 100 persen," kata Ical usai menggelar rapat di hotel Sahid, Jakarta, Selasa (10/3).

Menurutnya, akibat keputusan Kemenkum HAM itu kader-kader Golkar di daerah protes keras. Munas Ancol dinilainya ilegal karena telah memalsukan tanda tangan kepengurusan DPD I dan DPD II Golkar.

"Munas Ancol tidak sah, kader di daerah bilang mereka tidak hadir. Karena pimpinan DPD yang bersangkutan mengaku tidak berikan surat yang ada tanda tangan mereka itu dipalsukan," terang dia.

Lebih jauh, Ical mengungkapkan seharusnya pemerintah menunggu hasil upaya hukum pihaknya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Putusan Menkum HAM dalam persoalan dualisme kepengurusan Golkar pun dinilai tergesa-gesa.

"Kami harapkan presiden untuk bersikap arif menindaklanjuti keputusan Menkum HAM dengan menunggu langkah-langkah yang akan kami ambil ke pengadilan," tandasnya.

Baca juga:
Ical sebut Menteri Yasonna salah tafsir menangkan kubu Agung Laksono
Kubu Agung beri sinyal tak akan geser Setya Novanto dari ketua DPR
Sahkan Golkar di bawah Agung, Menkum HAM siap hadapi gugatan Ical
Ical: Sahkan Golkar kubu Agung, Menkum HAM kurang baca dengan teliti
Priyo sebut Ical tak berhak lagi gelar pertemuan atas nama Golkar
Ical: Kubu Agung sementara menang, tapi jangan senang dulu
Menkum HAM sahkan kepengurusan Agung, kubu Ical gelar rapat mendadak