Ical tegaskan cara selesaikan konflik adalah Munaslub
Dia menilai pelaksanaan Munaslub merupakan keputusan rapat pimpinan nasional dan telah sesuai dengan AD/ART partai.
Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie kembali mengatakan cara untuk mempersatukan kembali partai berlambang beringin yang terpecah adalah dengan menggelar musyawarah luar biasa (Munaslub). Dia menilai pelaksanaan Munaslub merupakan keputusan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) dan telah sesuai dengan AD/ART partai.
"Munaslub hanya satu. Munas atau Munaslub diadakan oleh DPP partai Golkar. Itu adalah AD/ART. Jadi enggak ada satu atau dua. Cuma satu, dengan adanya wakil pemerintah yang resmi tadi malam," kata Ical di Flayer Hall A JCC Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (24/1).
Dia juga mengklaim, dengan hadirnya Menko Polhukam, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly menunjukkan bahwa Rapimnas ini adalah sah. Sekaligus, mantan Menko Kesra ini menegaskan bahwa cara untuk menyelesaikan benang kusut konflik partai adalah dengan Munaslub bukan dengan Munas bersama.
"Pak Luhut dan Pak Laoly menyatakan mereka resmi mewakili pemerintah karena ditunjuk Presiden Jokowi untuk hadir maka kita mengetahui bahwa Rapimnas ini akan menelurkan suatu keputusan yang mungkin saja akan sesuai dengan arahan yang saya sampaikan yaitu adanya Munaslub," ujarnya.
Sebelumnya terjadi perdebatan sengit terkait penyelesaian konflik internal partai yakni dengan menggelar Munaslub atau Munas bersama yang yang digagas tim transisi.
Pihak Agung Laksono menilai munas yang digagas Tim Transisi itu sejalan dengan UU Parpol karena melalui mekanisme internal Mahkamah Partai. Selain itu, tim transisi adalah tim yang akomodatif, karena keanggotaan Tim Transisinya dari kubu-kubu yang bertikai.
Baca juga:
Pelaksanaan Munas Golkar ditentukan setelah proses hukum tuntas
Dukung pemerintah, Ical tegaskan Golkar tak incar jatah menteri
Akankah konflik Golkar lahirkan partai baru?
Sindiran dan rayuan Ical agar diakui pemerintahan Jokowi
Jika lengser dari kursi Ketum, Ical beri sinyal jadi wantim Golkar
Agar Golkar islah, Yasonna sarankan Agung berdamai dengan Ical
Jika Munaslub digelar, Ical janji tak maju lagi jadi ketua umum
-
Bagaimana Golkar memandang peluang Anies maju di Pilkada DKI? "Jadi, karena itu bagi kami prinsipnya siapapun ya punya hak untuk menjadi calon kepala daerah, tapi tentu dukungan partai politik ini menjadi sangat penting karena itu menjadi prasyarat yang harus dipastikan bahwa seseorang bisa mencalonkan diri karena ada dukungan dari partai politik," imbuh Ace.
-
Kenapa Fraksi Golkar mendorong pemerintah untuk mengejar target RPJMN 2020-2024? “Asumsi dan sasaran pembangunan yang kita bahas hari ini sangatlah menentukan apakah kita bisa mengejar target pertumbuhan ekonomi, inflasi, target pengurangan tingkat pengangguran, hingga pengurangan kemiskinan yang ditargetkan dalam RPJMN.
-
Kapan Golkar akan menyelesaikan penyusunan koalisi untuk Pilgub Banten? Airlangga menyebut partainya masih menyusun koalisi untuk Pilkada Banten 2024."Nanti kita susun," ucap dia.
-
Apa yang didorong oleh Fraksi Golkar terkait RPJMN 2020-2024? Fraksi Golkar Dorong Pemerintah Kejar Target RPJMN 2020-2024 RAPBN tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari penerjemahan visi misi pemerintahan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin. Hal itu termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.