Idrus Marham: Menkum HAM jangan jadi ahli tafsir!
"Ketua Mahkamah Parpol Muladi tidak ambil keputusan yang memenangkan satu pihak," kata Idrus.
Sekjen DPP Partai Golkar versi Munas Bali, Idrus Marham, menyesalkan sikap Menkum HAM yang mensahkan kepengurusan hasil Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono. Menurut Idrus, Menkum HAM telah salah menafsir putusan Mahkamah Partai.
"Saya berpendapat tidak terlepas dari data dan fakta sebelumnya. Ketua Mahkamah Parpol Muladi tidak ambil keputusan yang memenangkan satu pihak. Di sini ada manipulasi keputusan," ujar Idrus yang hadir untuk mendoakan almarhum Haryanto Taslam, Jl. Bulu Rindu Blok N no 1, Duren Sawit, Menteng Pulo, Jaktim, Minggu (15/3).
Menurut Idrus, tindakan Menkum HAM mensahkan kepengurusan Agung Laksono adalah contoh keputusan yang didasari oleh suatu logika yang salah.
"Muladi itu ketua Majelis. Dia bilang belum ada keputusan yan menangkan dua pihak. Menkum HAM ambil itu dari Mahkamah Partai. Saya rasa suatu logika yang salah. Mana mungkin ada keputusan yang dari dua hal yang berbeda. Itu kan tafsir namanya," lanjut Idrus.
Anak buah Aburizal Bakrie (Ical) ini meminta agar semua politisi tidak menjadi ahli tafsir. Dia melanjutkan jika keputusan Menkum HAM seharusnya berdasarkan fakta dan data yang valid agar keputusan itu adil.
"Saudara Laoly (Menkum HAM) itu tafsir makanya salah. Politisi seharusnya jangan menjadi ahli tafsir dan harus berdasar fakta dan data biar adil." pukas Idrus.
Lanjut Idrus, langkah yang diambil pihaknya tetap pada apa yang terjadi sekarang yakni adanya hak angket di DPR dan hukum. Dengan demikian mencerminkan demokrasi dan konsisten pada hukum, bukan pada jabatan.
"Jadilah politisi yang cerdas konsisten. Jangan hilang kecerdasan karena jabatan," tuturnya di depan awak media.
Baca juga:
Menkum HAM sahkan kubu Agung, senior Golkar Akbar Tandjung melawan
Berebut pimpin Golkar antara Ical vs Agung, Akbar Tandjung dan JK
Akhiri duel Ical vs Agung, Akbar desak gelar munas islah tahun ini
Akbar Tandjung: Keputusan Menkum HAM belum final, hanya kesimpulan
Ical & Agung ribut, Akbar Tandjung ingatkan kegagalan JK di Golkar
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Apa yang diklaim Airlangga sebagai pencapaian Partai Golkar? "Dengan demikian Partai Golkar mengalami kenaikan dan dengan Partai Golkar mengalami kenaikan, Partai Golkar juga yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa berkontribusi kepada kemenangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka," tutup Airlangga.
-
Siapa yang menyampaikan keinginan aklamasi untuk Airlangga Hartarto dalam memimpin Golkar? Untuk informasi, kabar adanya keinginan aklamasi dari DPD I dalam penunjukkan Airlangga kembali memimpin Partai Golkar disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Kapan Airlangga menyampaikan klaim dukungan Partai Golkar untuk Prabowo-Gibran? Hal itu disampaikan Airlangga dalam acara buka puasa bersama jajaran Partai Golkar dengan Prabowo-Gibran, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (29/3).