Ini kata Demokrat soal lobi Megawati tarik PAN ke pemerintah
Posisi Demokrat saat ini sebagai penyeimbang untuk memberikan koreksi dan kritik atas kebijakan pemerintah.
Sekretaris Majelis Tinggi Amir Syamsuddin enggan berkomentar tentang peranan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang disebut melobi PAN agar masuk dalam koalisi pemerintahan Jokowi-JK.
"Jangan sampai saya yang menjawab soal itu karena saya tidak punya kuasa atas hal itu," kata Amir di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Kramat Raya No. 146, Jakarta Pusat, Minggu (6/9).
Meskipun begitu, kata Amir, Demokrat menegaskan bahwa kepindahan PAN ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) hak sepenuhnya dari partai tersebut.
"Saya sudah bilang berkali-kali itu sudah hak politik PAN. Tidak perlu koordinasi dulu ke kita soal pindahnya PAN, karena bukan bagian Koalisi Merah Putih (KMP). Kita partai penyeimbang," terangnya.
Menurut dia, posisi Demokrat saat ini sebagai penyeimbang untuk memberikan koreksi dan kritik atas kebijakan pemerintah.
"Kita tetap partai oposisi yang konteksnya wajib mengoreksi pemerintah. Karena itu diperlukan untuk membangun rakyat dan memperbaiki masalah yang ada," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Syarief Hasan menegaskan sebelum kepindahan PAN ke KIH seharusnya berkoordinasi terlebih dahulu dengan Koalisi Merah Putih (KMP).
"Keberadaan PAN seyogianya berdiskusi dulu dengan KMP dalam pengambilan keputusannya. Tapi, kalau begitu, kita tidak memaksakan karena mereka mempunyai hak politik," pungkasnya.
Sebelumnya, politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan bergabungnya PAN ke pemerintahan Jokowi-JK tak lepas dari usaha Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk membujuk Ketum Zulkifli Hazan. Menurut dia, PDIP sambut hangat PAN masuk ke pemerintahan, karena beberapa kali diajak akhirnya lulus juga untuk bergabung.
"Iya Bu Mega 'goda' Pak Zul," ujar Masinton dalam diskusi yang bertajuk 'Mendadak Plin-Plan' di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (5/9).
Adapun alasan Megawati membujuk PAN untuk bergabung, kata dia, berdasarkan prinsip gotong-royong pemerintah mau agar segenap elemen bangsa baik itu parpol bisa bekerja sama membangun negara.
Baca juga:
Ogah tiru PAN, Ibas tegaskan Demokrat tetap di luar pemerintahan
Desy Ratnasari: PAN tetap kritis meski gabung pemerintah
PPP minta pertentangan KIH vs KMP tidak terus diperpanjang
PAN sebut gabung pemerintah untuk pecahkan kebuntuan politik
Masinton sebut PAN gabung Jokowi karena Zulkifli 'digoda' Megawati
-
Siapa yang diusung oleh partai-partai pendukung Prabowo-Gibran? Dua nama yang santer bakal meramaikan Pilkada Jakarta adalah dua mantan Gubernur Ibu Kota dan Jawa Barat yakni Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Anies sebagai calon inkumben tampaknya bakal diusung oleh partai-partai pendukungnya di Pilpres 2024. Begitu juga dengan Ridwan Kamil yang didukung barisan partai pendukung Prabowo-Gibran.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Mengapa Prabowo dan SBY ingin bertemu Megawati? Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan keinginan untuk melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
-
Siapa pacar Megawati Hangestri? Dalam unggahannya itu, ia menandai akun bernama Dio Novandra yang merupakan kekasihnya.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Apa yang ingin dilakukan Prabowo dan SBY terhadap Megawati? Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan keinginan untuk melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.