Ini kata PDIP soal DPR buka rahasia loloskan BG untuk jebak Jokowi

"Saya rasa soal penunjukan itu otoritas seorang presiden," kata dia.

Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari menilai ucapan anggota Komisi III Bambang Soesatyo yang mengungkap dipermudahnya Komjen Budi Gunawan (BG) menjadi calon Kapolri oleh DPR sangat tidak berdasar. Menurut Eva, penunjukan seorang Kapolri mutlak kewenangan seorang presiden yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

"Saya rasa soal penunjukan itu otoritas seorang presiden. Jadi bisa saja orang mempresentasikan, orang berteori, dan seterusnya beranggapan seperti apa. Tapi saya rasa itu salah," kata Eva saat dihubungi merdeka.com, Minggu (22/2).

Eva justru mempertanyakan ocehan Bambang. Padahal dengan berkomentar seperti itu menurut Eva, politikus Golkar tersebut malah membongkar aibnya sendiri kepada masyarakat.

"Pernyataan pak Bambang Soesatyo seperti itu malah membuka aib sendiri. Mau mencebak malah sepertinya dia yang ke jebak," kata Eva.

Eva menyesalkan sikap yang ditunjukkan wakil bendahara umum Golkar tersebut. Menurut Eva persoalan kisruh Kapolri sudah selesai sehingga dia meminta agar Bambang tak lagi mengungkit-ngungkit persoalan tersebut.

"Penunjukan Kapolri itu sangat otonom seorang presiden. Saya yakin pak Jokowi tak apa yang dianggap bener dan apa yang harus dilakukan. Silahkan masyarakat yang menilai. Toh sekarang sudah ada keputusannya, sekali lagi enggak usah nengok ke belakang sekarang fokus saja pada pengajuan calon baru dan doakan semuanya terbaik," pungkasnya.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo membuka rahasia alasan Komjen Budi Gunawan terkesan mudah diloloskan di DPR. Menurut Bambang parlemen sudah menyadari sejak awal bahwa pengajuan nama BG bukan ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo, tapi lebih untuk mengakomodir kehendak partai pendukung, yaitu PDIP.

Alasan itulah, membuat DPR melempar balik bola yang dilempar oleh Jokowi terkait putusan BG menjadi Kapolri. Para legislator tahu bahwa Jokowi mengharapkan BG ditolak oleh DPR.

"Alasannya, sejak awal kami sadar jadi alat. Presiden tidak kehendaki Budi Gunawan tapi karena ada desakan khusus, desakan utama yang harus diakomodir calon Kapolri tunggal BG," kata Bambang dalam diskusi bertajuk 'Babak Baru KPK VS Polri' yang digelar di Cikini, Jakarta Pusat, kemarin.

Baca juga:
Rachmawati minta Badrodin Haiti copot Kabareskrim Budi Waseso
BG batal dilantik, JK optimis pekan depan situasi politik membaik
Polisi sudah sujud syukur dan cukur rambut, BG malah batal dilantik
Perjalanan Komjen BG dari diumumkan sampai batal dilantik Jokowi
Dini hari, Ketua DPRD Jakarta sambangi rumah Megawati
Pengacara klaim Badrodin Haiti jadi Kapolri diusulkan Komjen Budi
Win-win solution ala Jokowi tuntaskan konflik KPK vs Polri