Istana tegaskan Jokowi tak pernah suruh Menteri Yuddy buat evaluasi

Kewenangan evaluasi sebenarnya adalah hak Jokowi.

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, menegaskan evaluasi kementerian/lembaga merupakan inisiatif Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi. Dia mengaku Presiden Joko Widodo alias Jokowi tidak pernah memberi arahan untuk mengadakan hal tersebut.

"Kemarin ketika kami menanyakan kepada presiden, presiden menyampaikan bahwa beliau tidak pernah mendelegasikan hal yang berkaitan dengan tersebut kepada siapa pun," kata Pramono di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/1).

Pramono menuturkan, kewenangan evaluasi sebenarnya adalah hak Jokowi. Sehingga siapa pun dilarang melakukan di luar perintahnya. Apabila Jokowi lakukan diskusi terkait evaluasi kinerja para menteri kabinet maka satu-satunya sosok yang akan diajak hanya Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

"Yang jelas Bapak Presiden juga secara terbuka telah menyampaikan bahwa kewenangan untuk memberikan evaluasi kepada para menteri, itu sepenuhnya adalah kewenangan presiden," jelas Pramono.

Maka dari itu, Pramono menilai, hasil evaluasi kementerian/lembaga yang dipublikasikan oleh Kementerian PAN-RB merupakan inisiatif dan kreativitas Menteri Yuddy Chrisnandi.

"Maka apa yang saya sampaikan kemarin, bahwa dengan dipublikasikannya hal tersebut, ini menurut saya, seperti yang saya katakan, ini kreativitas dari Prof Yuddy," ujarnya.

Baca juga:
Buat rapor menteri, Yuddy Chrisnandi diserang elite parpol
Jokowi tegaskan penilaian menteri adalah tugas presiden
Pimpinan DPR sebut Menteri Yuddy gemar cari popularitas
Ini penjelasan Yuddy Chrisnandi soal rapor menteri
Menkum HAM: Evaluasi kementerian seharusnya dari Presiden