Isu reshuffle, PAN klaim tak pernah sodorkan nama calon menteri
Menurut dia PAN senantiasa mengedepankan kepentingan bangsa dan menyerahkan reshuffle kepada Presiden Jokowi.
Isu perombakan kabinet kerja jilid III berembus kuat belakang ini. Terlebih aroma panas terkait kursi Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi yang seolah-olah diperebutkan oleh PDIP dan PKB.
Apakah PAN yang baru bergabung membidik kursi yang sama? Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto mengklaim PAN tidak pernah menyodorkan nama-nama ke Presiden Jokowi meskipun sudah merapatkan barisan mendukung Pemerintah.
"Sampai hari ini (PAN) tidak pernah mendesak, tidak pernah meminta menteri, tidak pernah ngoyo dan tidak pernah menyodorkan nama untuk menjadi menteri dan tidak pernah menyebutkan nama untuk menjadi menteri," kata Yandri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4).
Menurut dia PAN senantiasa mengedepankan kepentingan bangsa dan menyerahkan reshuffle kepada Presiden Jokowi. "PAN sekali lagi dalam bergabung dalam pemerintah komitmennya hanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi persoalan reshuffle Kabinet itu adalah domainnya Bapak Presiden sebagai hak prerogatif presiden," jelas dia.
Namun jika dipercayakan oleh Presiden Jokowi, PAN, kata dia siap memberikan kadernya sebagai pembantu Jokowi-JK. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban PAN kepada publik.
"Kalau nanti pada saatnya benar-benar ada reshuffle dan diajak atau tidak diajak, bagian kita sama. Di ajak ya kita akan siapkan kader, kami tidak diajak ya tidak apa-apa.
"Kami bergabung tidak ada satu kausal pun kalau kita harus mendapat jatah menteri. Itu tidak ada tapi kalau diajak ya tentu kami sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, kepada konstituen kepada bangsa dan negara ini. Saya yakin PAN ada kader yang punya kemampuan tapi lagi itu adalah hak prerogatif presiden," pungkas dia.
Baca juga:
Ical tak mau Golkar dibilang sombong kalau tolak jatah menteri
Ini reaksi Marwan Jafar soal isu PDIP incar kursi Mendes
Mendagri sebut seorang menteri harus siap kapanpun diberhentikan
Soal isu reshuffle, Menpora bilang 'kita ini kan pembantu presiden'
Parpol jangan cederai hak prerogatif presiden dalam merombak kabinet
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Kapan Prabowo dikabarkan akan menambah jumlah Kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
-
Apa tanggapan Jokowi soal rencana Prabowo menambah jumlah Kementerian? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.
-
Siapa yang berhak menentukan susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).