Jaga Persatuan, Pemenang Pilpres 2019 Diminta Bentuk Kabinet Rekonsiliasi
Pengamat Politik Indo Barometer Muhammad Qodari menilai, kabinet tersebut dianggap sebagai upaya merajut kembali tenun kebangsaan yang sempat terkoyak. Sehingga, para menteri nantinya diisi oleh orang-orang terbaik dari koalisi Jokowi maupun Prabowo.
Panasnya kontestasi Pilpres 2019 memunculkan dorongan untuk rekonsiliasi pasca KPU umumkan pemenang pada 22 Mei nanti. Bahkan ada usulan, presiden terpilih nantinya membuat kabinet rekonsiliasi untuk meredam terpecahnya rakyat pasca pemilu.
Pengamat Politik Indo Barometer Muhammad Qodari menilai, kabinet tersebut dianggap sebagai upaya merajut kembali tenun kebangsaan yang sempat terkoyak. Sehingga, para menteri nantinya diisi oleh orang-orang terbaik dari koalisi Jokowi maupun Prabowo.
-
Dimana Prabowo Subianto kalah dalam Pilpres 2019? Namun sayang, Ia kalah dari pasangan Jokowi-Ma'aruf Amin.
-
Bagaimana tanggapan Prabowo atas Jokowi yang memenangkan Pilpres 2014 dan 2019? Prabowo memuji Jokowi sebagai orang yang dua kali mengalahkan dirinya di Pilpres 2014 dan 2019. Ia mengaku tidak masalah karena menghormati siapapun yang menerima mandat rakyat.
-
Siapa yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2019? Berdasarkan rekapitulasi KPU, hasil Pilpres 2019 menunjukkan bahwa pasangan calon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, meraih 85.607.362 suara atau 55,50%, sementara pasangan calon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, meraih 68.650.239 suara atau 44,50%.
-
Apa yang dibicarakan Prabowo dan Jokowi? Saat itu, mereka berdua membahas tentang masa depan bangsa demi mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Siapa saja yang ikut dalam Pilpres 2019? Peserta Pilpres 2019 adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
"Menurut saya prioritas utama bagi kita sekarang ini adalah rekonsiliasi nasional sebagai upaya merekatkan kembali persatuan dan kesatuan bangsa sehubungan dengan polarisasi Pilpres 2019 yang semakin tinggi, bahkan lebih tinggi dari 2014. Jadi saya mengusulkan untuk kabinet Pak Jokowi 2019-2021 kalau memang menang, atau dua duanya lah, mau Pak Jokowi, Pak Prabowo, itu semua partai yang ada itu masuk kabinet. Jadi kabinet rekonsiliasi total," kata Qodari kepada wartawan, Jumat (10/5).
Kabinet rekonsiliasi ini dirasa perlu mengingat masa Pilpres terjadi polarisasi yang tajam berdasarkan hasil penghitungan suara di beberapa wilayah. Qodari lalu menyebutkan wilayah-wilayah yang memiliki jarak suara kemenangan di angka 80-90%, mulai dari Aceh, Sumatera Barat untuk kemenangan Prabowo-Sandiaga, atau NTT, Sulut dan Bali yang dikuasai Jokowi.
Menurutnya, perolehan suara ekstrem itu membuat polarisasi di masyarakat semakin tajam bahkan dianggap sebagai 'darurat nasional' sehingga perlu adanya rekonsiliasi nasional dan total sebagai upaya politik jalan tengah.
"Jadi untuk meredam jangan sampai situasi kondisi yang makin lari ujung ke ujung ini, makin ke kanan ke kiri makin jauh. Menurut saya mau provinsi kecil besar, inti cerita dari Pilpres 2019 ini adalah polarisasi yang makin jauh dan tajam. Jadi tema utama kita pasca pilpres ini bagaimana merangkul berbagai kalangan jangan sampai pecah atau bubar. Saya melihat ada sekat yang makin tinggi di antara anak bangsa ini dan itu harus dicarikan solusinya bersama-sama," tuturnya.
"Kita kali ini ngomong prioritas kita adalah persatuan bangsa. Kalau dulu harus profesional, jangan dari partai, kalau bisa kali ini semua partai masuk. Jangan juga membaca demokrasi dalam kondisi normal, misalnya harus ada oposisi. Nggak lah. Kali ini nomor satu itu bukan kontrol, tapi persatuan dan kesatuan bangsa," usul Qodari.
Qodari menilai, oposisi tetap berjalan secara fungsional. Pertama dari DPR, kedua dari media massa, ketiga dari masyarakat. Kesimpulannya, siapapun yang terpilih diharapkan ada kabinet rekonsiliasi nasional, supaya merekatkan yang selama ini menjauh, menjahit kembali ke kebangsaan kita yang seperti tertarik selama masa Pilpres.
Baca juga:
Minus Kuala Lumpur, KPU Selesai Rekapitulasi Suara di Luar Negeri
Pleno KPU Jatim Diwarnai Hujan Protes hingga Gebrak Meja
Megawati: Kalah Menang Biasa, Jangan Lakukan Hal yang Inkonstitusional
Pleno Rekapitulasi Suara, KPU Kaltim Dibikin Repot Perbaiki Kesalahan Kabupaten/Kota
Besok, BPN Prabowo Laporkan Dugaan Kecurangan Pemilu ke Bawaslu
Gerindra Kumpulkan Tanda Tangan Pembentukan Pansus Pemilu