Jelang Pemilu 2019, kecurigaan pada pihak KPU cukup tinggi
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI selaku penyelenggara pemilu mengakui sering mendapatkan kritikan dari masyarakat karena sering kedapatan menerima suap dari calon yang bakal ikut Pemilu.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI selaku penyelenggara pemilu mengakui sering mendapatkan kritikan dari masyarakat karena sering kedapatan menerima suap dari calon yang bakal ikut Pemilu. Hal tersebut diakui oleh Komisioner KPU Pramono Ubaid Thantowi yang berkali-kali pihak berwajib kedapatan anggota KPU atau Bawaslu menerima uang suap agar mendapatkan suara.
"Saya tahu kecurigaan pada KPU masih cukup tinggi. Tetapi saya tahu bahwa ini memang berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman pada pemilu-pemilu yang telah berkali-kali terjadi," kata Pramono saat diskusi "Kredibilitas, Integritas, dan Netralitas KPU/KPUD dalam Pilkada/Pileg/Pilpres" di Jakarta, Senin (19/3).
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Siapa saja yang ikut dalam Pilpres 2019? Peserta Pilpres 2019 adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
-
Kapan pemilu 2019 dilaksanakan? Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
-
Apa saja yang dipilih dalam Pemilu 2019? Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia menyelenggarakan Pemilu Serentak yang merupakan pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan.
-
Kapan PDIP menang di pemilu 2019? Partai pemenang pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase 19.33% dari total suara sah yang diperoleh.
-
Apa tugas utama KPU dalam menyelenggarakan pemilu? Tugas utama KPU adalah mengatur, melaksanakan, dan mengawasi seluruh tahapan pemilihan umum, mulai dari pemilu legislatif, pemilu presiden, hingga pemilihan kepala daerah.
Dia mengakui banyak anggota KPU yang tidak netral, jujur, dan terciduk menerima uang agar mengubah suara. Dan setelah itu anggota tersebut dipecat oleh dewan kehormatan.
"Kalau lihat data di dewan kehormatan penyelenggara pemilu itu banyak juga yang dipecat. sudah ada mekanismenya yang memastikan kalau KPU tidak jujur, ubah suara, terima duit itu pasti ketahuan," kata Pramono.
Dia pun menegaskan pihaknya akan memperbaiki agar tidak terjadi kejadian suap antar anggota KPU dan para calon. Salah satunya, pihak KPU kali ini sering melakukan evaluasi dibeberapa KPUD.
"Jadi temen-temen di daerah enggak bisa ambil kebijakan sendiri tanpa ada laporan ke KPU RI. Ketika ada potensi di daerah pasti langsung kita koreksi," lanjut Pramono.
Kemudian dia juga mencontohkan kasus yang telah terjadi di KPUD Kabupaten Garut yang ditangkap oleh pihak yang kepolisian. Pramono menjelaskan pihak KPU pun langsung memecat anggota KPUD.
"Tapi langkah tegas yang kita ambil untuk kasus garut langsung kita berhentikan untuk telusuri dan langsung diberi surat pemberhentian sementara karena untuk diberhentikan tetap ada prosedurnya di DKPP. Dia tidak boleh ikut pengambilan keputusan apa pun," kata Pramono.
Baca juga:
Ketua KPU mengaku belum dilaporkan soal Ponpes Al Zaytun menolak didata
KPU ubah desain surat suara Pilpres 2019, akan ada logo partainya
'Hamba Allah' boleh sumbang dana kampanye Pemilu, tapi harus jelas identitasnya
Eks komisioner sebut KPU sulit netral, banyak terima suap dari caleg
KPU gelar uji publik empat peraturan, termasuk teknis cuti presiden