Jika ditawari menteri oleh Jokowi, Presiden PKS lapor dulu ke KMP
"PKS tidak bisa bertindak sendirian, hal KMP masuk pemerintah harus ada kesepakatan dengan KMP," kata Sohibul.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Sohibul Iman mengaku tak ingin bergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat yang menjadi partai pendukung pemerintah Jokowi-JK, meski Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla melakukan reshuffle.
"Kami beri keleluasaan untuk reshuffle. Bila diyakini kebaikan maka laksanakan," kata Sohibul di Kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa (11/8).
Jika Presiden Jokowi menawarkan PKS untuk mengirimkan kadernya menjabat menteri, menurut Sohibul, pihaknya tak mau mengambil keputusan dengan cepat. Sebab, PKS bergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP).
"Kita tidak bisa berandai-andai, tapi di KMP (Koalisi Merah Putih) punya kesepakatan. PKS tidak bisa bertindak sendirian, hal KMP masuk pemerintah harus ada kesepakatan dengan KMP," kata dia.
Terkait visi dan misi PKS di bawah kepemimpinannya, Sohibul mengatakan untuk tetap menjadikan PKS partai dakwah yang kokoh untuk melayani bangsa. Ia akan mensinergikan dengan potensi dan kemampuan yang ada di dalam tubuh PKS itu sendiri.
"Butuh kerja keras dari kami dan proaksi bagaimana aktualisasi prinsip dasar PKS. Kami sebagai partai dakwah tidak bisa kerja sendiri dan akan jalin kerjasama dengan semua dengan berbagai elemen regional Asia dan dunia internasional, untuk bawa kebaikan bagi Indonesia," pungkasnya.
Untuk diketahui, pemilihan umum raya PKS beberapa bulan lalu, menetapkan 69 orang Majelis Syuro yang diketuai oleh Salim Segal Al Jufri dan wakilnya Hidayat Nur Wahid. Sohibul Iman sendiri terpilih sebagai Presiden PKS yang baru untuk periode 2015-2020 melalui proses musyawarah Majelis Syuro, Senin 10 Agustus kemarin di Bandung, Jawa Barat.
Sohibul terpilih sebagai Presiden PKS untuk menggantikan Presiden PKS sebelumnya, Anis Matta. Untuk kursi Sekretaris Jendral PKS sendiri masih dijabat oleh Taufik Ridho. Sementara untuk Ketua Majelis Permusyawaratan Partai (MPP) PKS dijabat oleh mantan Menteri Riset dan Teknologi era Presiden SBY, Suharna Surapranata.