Jika mau reshuffle, Jokowi disarankan pilih menteri dari kalangan nonparpol

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil tidak sepakat jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan perombakan (reshuffle) kabinet kerja di sisa masa jabatannya yang tinggal dua tahun. Menurutnya dengan kembali melakukan reshuffle akan membuat kesan adanya pertukaran penguasa.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil tidak sepakat jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan perombakan (reshuffle) kabinet kerja di sisa masa jabatannya yang tinggal dua tahun. Menurutnya dengan kembali melakukan reshuffle akan membuat kesan adanya pertukaran penguasa.

"Justru kalau reshuffle itu akan terkesan bahwa tukar guling, politik dagang sapi sedang dilakukan oleh presiden untuk mengamankan posisinya di 2019. Makanya saya katakan kalau dia reshuffle itu merugikan dia," kata Nasir dalam diskusi Evaluasi 3 tahun pemerintahan Jokowi di Warung komando, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (6/10).

Nasir menuturkan, reshuffle juga bisa menimbulkan perasaan benci dari partai yang menterinya dilengserkan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Bahkan kata Nasir, bisa saja partai tersebut melakukan hal-hal yang tidak diinginkan saat pilpres 2019 mendatang.

"Apalagi kemudian ada partai yang menterinya diganti. Itu akan menimbulkan sakit hati, bahkan bisa-bisa partai itu di pilpres berseberangan dengan Presiden Jokowi," ungkapnya.

Lanjutnya, jika Jokowi ingin melakukan reshuffle kabinet sebaiknya menteri yang dilengserkan diganti dengan seseorang yang bukan berasal dari suatu partai politik. Hal itu dilakukan agar pemerintahan Jokowi-JK bisa lebih fokus untuk menjalani pemerintahan.

"Kalau pun mengganti menteri-menteri koordinator saya enggak tahu apakah itu akan efektif atau tidak. Kecuali, presiden mengganti orang di luar parpol, sehingga di 2019 lni bisa fokus, tidak terpengaruh dengan hiruk pikuk politik yang ada. Kalau pun membantu parpol tidak terang-terangan," ujarnya.

"Iya saya pikir kalau perspektifnya bahwa nanti di 2018-2019 menteri-menteri yang dari parpol akan sibuk mengurus pilkada, pemilu," ucapnya.