JK: Kalau pertemuan menjurus ke politik uang tentu salah!
"Saya tidak tahu batasannya etik itu," kata JK.
Komite Etik Munaslub Golkar memergoki salah seorang caketum Golkar diam-diam menemui pengurus DPD I Golkar Kalimantan Barat di sebuah hotel. Pertemuan ini diyakini terkait pemilihan ketua umum di munaslub dan bertentangan dengan aturan main panitia.
Menanggapi hal ini, tokoh senior partai Golkar, Jusuf Kalla (JK) mengatakan sebenarnya tidak ada yang salah jika caketum menggelar pertemuan dengan pengurus-pengurus yang ada di daerah. Hanya saja, akan menjadi masalah jika pertemuan itu menjurus pada jual beli dukungan saat pemilihan.
"Saya tidak tahu batasannya etik itu. Ya tergantung pertemuannya. Kalau maksud pertemuannya menjurus ke politik uang tentu salah," kata JK di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (12/5).
Sebelumnya, Wakil Ketua Komite Etik Munaslub Golkar Lawrence Siburian mengatakan pihaknya menangkap tangan seorang caketum Golkar dan pengurus DPD I Golkar Kalimantan Barat pada (10/5) kemarin.
Pertemuan Caketum dan pengurus DPD I Golkar itu diduga kuat terkait pemilihan ketua umum di Munaslub Golkar 15 - 17 Mei mendatang. Pertemuan itu dilakukan di salah satu hotel kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.
"Anggota Komite etik menangkap tangan pertemuan salah satu caketum Golkar dengan seorang ketua DPD I Kalbar pada pukul 12.00 WIB siang tadi," ujar Lawrence saat dihubungi, Selasa (10/5).
Ketika ditanya lebih lanjut siapa caketum yang tertangkap tangan oleh pihaknya itu, Lawrence enggan mengungkapkannya. Namun, dirinya mengatakan bahwa sudah ada bukti foto yang dipegang oleh Komite Etik, terkait pertemuan tersebut.
"Kami tidak bisa bocorkan siapa caketumnya. Komite etik mendapatkan bukti foto dalam pertemuan tersebut," ujar Lawrence.
Dengan adanya penemuan ini, lanjut Lawrence, maka dalam waktu dekat Komite Etik akan segera memprosesnya, untuk melihat apakah ada pelanggaran yang bisa dibuktikan dan berpotensi dikenakan hukuman berat.
"Bisa diskualifikasi. Minggu ini kita akan lakukan persidangan," pungkasnya.
Baca juga:
Datangi Istana, Ical beri Jokowi undangan Munas Golkar di Bali
Rangkap jabatan Ketum sudah menjadi kelaziman di Golkar
Hajriyanto sebut Priyo pernah tantang mundur menteri era Soeharto
Golkar putuskan sumbangan caketum tetap jalan, malahan tanpa limit
Rambe minta Rp 1 M tak dipersoalkan meski KPK sebut itu gratifikasi
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Mengapa para ketua dewan Golkar menolak munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Apa alasan utama yang diutarakan oleh Hetifah Sjaifudian terkait penolakan Munaslub Partai Golkar? "Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan. Saya kira semua paham, Golkar hari ini masih tetap menghiasi landscape politik Indonesia," jelasnya.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kapan Golkar akan menyelesaikan penyusunan koalisi untuk Pilgub Banten? Airlangga menyebut partainya masih menyusun koalisi untuk Pilkada Banten 2024."Nanti kita susun," ucap dia.
-
Siapa yang diusung oleh Partai Golkar sebagai Cawapres? Partai Golkar resmi mengusung Gibran Rakabuming sebagai Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.