JK klaim di eranya Golkar tak pakai hotel mewah & DPR tak setoran

Saat menjadi Ketum, JK mengaku berupaya membangun Golkar menjadi demokratis.

2016-09-06 03:33:00

Wakil Presiden Jusuf Kalla berbagi pengalamannya selama menjabat Ketua Umum DPP Partai Golkar sehingga menjadi lebih demokratis.

"Saya ingin menyampaikan sharing (berbagi) pengalaman selama saya ketua parpol saya berusaha bagaimana Partai Golkar untuk menjalankan demokrasi harus demokratis lebih dulu," katanya di Padang dilansir Antara, Senin (5/9).

Wapres Kalla mengatakan, yang dilakukan adalah membuat sistem yang harus disetujui bersama. Terkait dengan pengambilan keputusan harus ditaati sesuai tingkatnya.

"Kalau masalah nasional maka itu harus diputuskan dalam munas, kalau bersifat teknis kita putuskan di rakernas, kalau bersifat sehari-hari maka kita putuskan di pengurus kalau bersifat orang kita putuskan secara bersama. Dengan pengambilan keputusan itulah maka pengalaman saya partai dapat demokratis dan akibat demokratis biaya jadi kecil," katanya.

Dia mencontohkan bagaimana saat ini parpol sulit mengambil keputusan karena jumlah pengurus yang semakin 'gemuk' mencapai ratusan orang pengurus.

"Zaman saya hanya 80 orang, pengurus harian hanya 30 jadi mudah mengambil keputusan," katanya.

"Contoh lainnya, kalau sekarang mau mencalonkan diri menjadi gubernur atau bupati tentu parpol menjadi rebutan untuk mendapat rekomendasi. Jadi akibatnya adalah bukan lagi mendorong kader tapi bagaimana orang memakai partai untuk mencalonkan," tambahnya.

Namun pada masa kepemimpinannya, semua lini harus mempunyai hak yang terbatas kalau ingin merekomendasikan seseorang atau kader untuk jadi gubernur maka harus rapat bertiga antara pengurus pusat Dengan porsi 20 persen, daerah tingkat satu 40 persen dan tingkat dua 20 persen.

Dengan sistem tersebut maka tidak satu pun yang otoriter karena pemilihannya harus terbuka dan suaranya terbagi.

"Maka selama lima tahun kepemimpinan saya, anda tidak akan temukan orang yang direkomendasikan oleh satu orang, oleh hak ketua umum hak sekjen, semua harus disetujui dari atas sampai bawah. Dan setiap keputusan menyangkut kebijakan nasional harus dirapatkan paling tidak 30 orang," jelasnya.

Kalla juga menyebutkan, salah satu yang menyebabkan parpol sulit berdemokratisasi adalah karena masalah keuangan partai butuh biaya besar maka butuh banyak sponsor, maka solusi yang ditawarkan sederhana, yaitu dengan menyederhanakan atau mengurangi biaya partai.

"Zaman saya tidak pernah ada acara-acara besar di hotel sehingga tidak perlu biaya besar berarti tidak perlu sponsor yang besar," katanya.

Selain itu ada larangan yang mutlak yaitu anggota DPR dari Golkar tidak boleh menyumbang ke partai satu rupiah pun. Akibatnya dia tidak bisa mengatasnamakan partai untuk mencari proyek.

"Karena saya umumkan terbuka dan kirim surat ke menteri bahwa tidak boleh anggota DPR berbicara proyek pada siapa pun karena mereka tidak boleh menyerahkan uang pada partai," ujarnya.

Partai bisa mencari dana dari anggota yang mampu yang bisa menyumbang, namun karena kebutuhan partai tidak banyak karena tidak boleh rapat di luar kantor atau tidak banyak acara maka uang yang dibutuhkan juga tidak besar.

Dengan berbagai kebijakan yang dibuat selama ia menjadi Ketum Golkar, maka tidak satu pun anggota DPR dari fraksi partai tersebut yang terlibat masalah hukum.

Jika pun ada yang bermasalah hukum maka dia memastikan bahwa itu bukan pada masa kepemimpinannya.

"Jadi peranan parpol sangat penting untuk menjadi demokratis memang ada kendala tapi menurut pengalaman saya bisa tapi dengan syarat-syarat langkah bersama," ujar Wapres Kalla.

Baca juga:
Gerindra: Demi keuntungan, Golkar berpaling dari Jokowi jelang 2019
Golkar merapat ke Jokowi, Gerindra rahasiakan strategi 2019
NasDem harap program Golkar mengharamkan mahar politik sukses
Syahrul Limpo dicopot, pengurus DPD I Golkar Sulsel kompak bungkam
Sinyal Golkar ingin kadernya jadi wakil Ahok

(mdk/dan)