JK sebut pengesahan PPP Muktamar Bandung untuk menstabilkan politik

JK mengaku sudah pernah bertemu dengan kedua kubu, namun masing-masing tidak mau mengalah.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly telah memutuskan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dikembalikan ke hasil Muktamar Bandung 2011. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan keputusan itu sudah menjadi kewenangan Menkum HAM. Dengan mengesahkan kembali PPP muktamar Bandung JK menganggap bisa menormalisasikan politik yang terjadi di tubuh partai berlambang kabah tersebut.

"Ya tentu hak Menkum HAM lah untuk mengatur apa yang diinginkan untuk memberikan stabilitas politik. Mudah-mudahan itu bisa menjadikan PPP lebih stabil dan berfungsi lebih baik," jelas dia di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Kamis (18/2).

JK mengaku sudah pernah bertemu dengan kader PPP untuk membicarakan kisruh yang terus terjadi. Namun belum mendapatkan titik terang lantaran antara kubu Djan Faridz dan kubu Muhammad Romahurmuziy (Romi) tetap mempertahankan keabsahannya.

"Sebenarnya sudah beberapa kali ketemu hanya tidak ada yang ingin mengalah, semua ingin maju, jadi susah. Mudah-mudahan semua selesai," tutupnya.

Kemarin (17/2), PPP muktamar Bandung resmi disahkan oleh Menkum HAM dalam jumpa pers di Jakarta. PPP hasil Muktamar Bandung diketuai Suryadharma Ali dan sekretaris jenderal Romi.

"Mengesahkan kembali surat keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH-20.AH.11.01 tahun 2012 tentang pengesahan susunan pengurus PPP Muktamar Bandung," kata Yasonna.

Sebelum memutuskan hal tersebut, Menkum HAM sudah berupaya melakukan rekonsiliasi terhadap kubu Muktamar Jakarta dan Muktamar Surabaya, namun tidak tercapai kesepakatan. Pemerintah juga sudah bertemu dan menerima sasaran para sesepuh dan tokoh-tokoh PPP.

"Berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Kementerian hukum dan HAM wajib menegakkan kepastian hukum dan kepentingan umum. Dengan terjadinya kekosongan kepengurusan DPP PPP, maka diperlukan adanya Muktamar atau Muktamar Luar Biasa sesuai AD/ART PPP yang demokratis, rekonsiliatif dan berkeadilan," ujar dia.

Lanjut dia, kepengurusan DPP PPP Muktamar Bandung yang menjadi panitia pelaksana Muktamar Luar Biasa PPP nantinya. Menurut dia, para sesepuh PPP juga menawarkan adanya islah melalui Muktamar.

"Jadi ini mirip dengan Golkar. Ini beberapa sesepuh partai ada yang ketemu presiden, ada yang menawarkan islah melalui Muktamar," tandasnya.