Jokowi boneka politik Megawati?

Seharusnya Jokowi membahas persoalan kebutuhan hidup layak (KHL) dengan DPRD dan SKPD terkait.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengatakan seharusnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) membahas persoalan kebutuhan hidup layak (KHL) dengan DPRD dan SKPD terkait di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Bukan malah berembug dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri .

"Agar lembaga-lembaga di lingkungan Pemprov DKI merasa diorangkan. Itu bagian dari mereformasi birokrasi di Pemprov DKI," ujar Zuhro saat dihubungi, Jakarta, Senin (21/10).

Menurut Zuhro, partai politik sarat berbagai kepentingan. Adanya pembahasan KHL antara Megawati dengan Jokowi bisa dianggap Jokowi hanya sebagai boneka partai.

"Kader menginduk ke partai, itu tak perlu dipertanyakan lagi. Masalahnya, apa petunjuk dari pimpinan partai itu positif atau sebaliknya? Yang dipermasalahkan, jika petunjuk itu tidak positif pada pembangunan di DKI?" jelas Zuhro.

"Itu urusan dapur PDIP. Perkara dia ( Jokowi ) anak emas, menginduk, atau apa, itu urusan Jokowi dan PDIP. Yang perlu diintervensi, kalau ada kebijakan-kebijakan yang tidak benar,” tutupnya.

Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pagi tadi mendatangi rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat. Jokowi menjelaskan maksud kedatangannya untuk membahas upaya komunikasi yang baik antara buruh dan pengusaha dalam menentukan kebutuhan hidup layak (KHL).

"Kita ingin antara pengusaha dan buruh ada hubungan harmonis, dan bukan hubungan konflik, ini harus saling mengisi," kata Jokowi di  Menteng, Jakarta, Senin, (21/10).