Jokowi dan SBY Bahas Kemungkinan Koalisi, Tapi Belum Ada Keputusan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang Ketua umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/10). Jokowi akui banyak yang dibahas dengan SBY, salah satunya soal kemungkinan koalisi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang Ketua umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/10). Jokowi akui banyak yang dibahas dengan SBY, salah satunya soal kemungkinan koalisi.
Jokowi awalnya menjelaskan, pertemuan dengan SBY membahas terkait masalah kebangsaan dan situasi terkini negara. Begitu juga soal politik terkait koalisi, tapi belum terjadi sebuah keputusan.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Mengapa Prabowo dikatakan dapat menjembatani hubungan Jokowi dengan PDIP? Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, Ketua Umumnya yakni Prabowo Subianto akan menjadi jembatan untuk mengembalikan lagi hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Mengapa Pak Jokowi diundang ke Apel Kader Partai Gerindra? Bapak Presiden diundang acara Apel Kader Partai Gerindra pada hari Sabtu, 31 Agustus 2024 Pukul 19.00 WIB. Rencana Bapak Presiden akan hadir dan memberi Sambutan
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
"Ditanyakan langsung ke Pak SBY langsung. Ya kita berbicara itu tetapi belum sampai ke sebuah, apa, sebuah keputusan," kata Jokowi.
Jokowi enggan membocorkan lebih banyak pembicaraan koalisi seperti apa dengan Demokrat. Hal tersebut diminta ditanyakan langsung oleh SBY.
Begitu juga soal nama-nama kader Demokrat yang akan diusulkan jadi menteri, apabila bergabung, Jokowi menegaskan, belum sampai ke sana.
"Tidak sampai ke sana, belum sampai ke sana, belum sampai ke sana," tutup Jokowi.
Terkait situasi negara belakangan ini, Jokowi mengatakan, SBY memberikan banyak masukan. Termasuk soal kondisi ekonomi yang berdampak terhadap apa yang terjadi di dunia.
"Bnyak, banyak, terutama berkaitan dengan situasi eksternal dari sisi ekonomi kita, semua harus hati-hati, adanya pelambatan ekonomi dunia, berkaitan dengan dunia yang kelihatannya menuju pada sebuah resesi," tegas Jokowi.
PDIP Keberatan
Kepada merdeka.com, Selasa (8/10), politikus PDIP Andreas Hugo Pareira juga tak setuju apabila Demokrat dikasih jatah menteri. Alasannya simpel, saat Pilpres 2019, Demokrat berada di seberang melawan Jokowi.
"Parpol yang berkeringat di pilpres saja belum jelas, ini malah parpol yang pilpres kemarin ikut nyeruduk Jokowi, sudah minta pos menteri. Lucu jadinya politik ini," kata Andreas sambil tertawa.
Tapi, Andreas enggan mengomentari penolakan ini ada hubungannya antara rivalitas politik SBY dan Megawati. Dia juga tak mau bicara soal pandangan Megawati tentang keinginan Demokrat bergabung dengan koalisi pemenang Pilpres 2019.
"Silakan tanya beliau," jawab Andreas.
Andreas tak setuju apabila ada parpol oposisi bergabung dengan Jokowi-Ma'ruf. Sebab, pilpres telah selesai.
Diketahui, Demokrat bersama Gerindra, PKS dan PAN mengusung Prabowo-Sandi. Sementara PDIP, Golkar, NasDem, PKB, PPP dan Hanura dukung Jokowi-Ma'ruf.
"Koalisi mestinya sebelum pilpres, jadi kelihatan positioning politiknya, pada saat pilpres yang lalu. Kalau sudah selesai pilpres baru gabung, namanya gabung ikutan yang menang," tegas Andreas menolak.
Setelah Prabowo-Sandi kalah, Demokrat langsung mengubah haluan politik, menegaskan bakal mendukung Jokowi-Ma'ruf sekalipun tanpa mendapatkan jatah kursi menteri.
Andreas tak menutup dukungan untuk parpol oposisi secara penuh. Dia mempersilakan jika memang ada parpol mau mendukung, tapi tanpa kursi menteri. Hal itu demi menjaga soliditas parpol koalisi.
"Kalau mau gabung koalisi, gabung saja. Jangan bikin pusing Pak Jokowi dengan jatah pos kabinet," katanya.
(mdk/rnd)