Jokowi diminta reshuffle Menteri Yuddy karena sering buat gaduh
Yuddy dinilai kerap mengurusi hal-hal yang di luar kewenangan.
Penilaian kinerja kementerian yang dikeluarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi dinilai hanya bikin gaduh pemerintahan Jokowi-JK. Yuddy bahkan disebut layak diganti karena kerap kali melakukan kebijakan yang tidak sesuai visi dan misi pemerintah.
Pengamat kebijakan publik dari Unpad, Yogi Suprayogi mengatakan, Yuddy layak direshuffle. Karena Yuddy kerap mengurusi hal-hal yang di luar kewenangan, sementara tugasnya sering diabaikan. Dia menilai, Presiden Jokowi layak mengganti Menteri Yuddy.
"Terlalu banyak offside. Tugasnya utamanya menyusun peraturan pemerintah dari UU ASN saja belum selesai, malah mencari pekerjaan lain yang justru bukan pekerjaanya," kata Yogi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/1).
Menteri Yuddy dinilai tidak mampu menata sistem penerimaan CPNS dengan baik. Pada awal-awal menjadi menteri, Yuddy mengaku akan membatasi jumlah PNS yang masuk karena alasan anggaran dan penerimaan PNS akan diprioritaskan untuk tenaga di bidang kesehatan dan pendidikan.
Tapi pada kenyataannya banyak tenaga kesehatan dan pendidikan yang tidak bisa diangkat menjadi PNS, padahal sudah bertahun-tahun mengabdi. Sebaliknya, justru sistem penerimaan CPNS yang dijalankan saat ini masih amburadul tanpa ada pembenahan.
Selain itu, di awal menjabat, Yuddy juga berusaha mencari sensasi dengan melarang adanya rapat di hotel-hotel. Namun itu hanya sensasi sesaat, karena terbukti masih banyak pejabat yang menggelar rapat di hotel.
Pengamat politik dari Unpad, Firman Manan juga menilai Yuddy sebagai pembantu presiden semestinya menunjukkan kompetensinya dengan bekerja. Namun dia justru mempunyai agenda politik sendiri demi kepentingan pribadi.
"Ini kan bisa mengganggu kinerja pemerintahan. Terlebih Presiden tidak pernah meminta kepada dia (Yuddy) untuk memberikan penilaian terhadap menteri lain dan menyampaikannya kepada publik," ujar Firman.
Baca juga:
Pimpinan DPR sebut Menteri Yuddy gemar cari popularitas
Polemik rapor menteri Yuddy sampai bikin Jokowi bereaksi
Menteri Yuddy dianggap buat gaduh, JK sebut 'tutup semua koran saja'
Menag Lukman Hakim pasrah saja jika terkena reshuffle
Istana: Tidak ada jabatan Menteri Utama
Di tengah isu reshuffle makin kuat, JK & Megawati makan siang bareng
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Kapan Prabowo dikabarkan akan menambah jumlah Kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
-
Siapa saja yang sudah mengusulkan nama calon menteri untuk kabinet Prabowo? Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengakui memang sudah ada beberapa partai politik (parpol) yang mengusulkan nama untuk diajukan sebagai menteri kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.
-
Kapan poster susunan kabinet Prabowo-Gibran beredar? Sebelumnya sempat tersebar poster bocoran nama para tokoh yang diduga akan masuk kedalam jajaran kabinet Prabowo-Gibran yang menjadi viral ditengah proses rekapitulasi suara.
-
Siapa yang akan menentukan siapa saja yang akan menjadi menteri di kabinet pemerintahan selanjutnya? Gibran menegaskan, bahwa calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto yang akan memutuskan siapa saja sosok menteri di kabinet pemerintahan selanjutnya.