Jokowi Disarankan Tunjuk Orang Non Parpol untuk Jaksa Agung, Mendagri dan Menkum HAM
SMPRC menyarankan Jokowi sedianya memilih orang yang tidak terikat partai dalam jabatan kementerian berhubungan dengan hukum dan juga pimpinan penegak hukum.
Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menuturkan, kinerja demokrasi Indonesia mengalami tren kemunduran dalam tujuh tahun terkahir. Peneliti utama SMRC Saiful Mujani menilai, Jokowi dapat memperbaikinya dalam periode kedua.
"Pak Jokowi yang tidak punya beban elektoral 2024 harus melihat ini peluang yang sangat besar untuk membangun sebuah legacy setelah dia tidak jadi presiden," ujarnya dalam diskusi bertajuk 'Meredupnya Demokrasi di Indonesia' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (4/8).
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Kenapa Ma'ruf Amin berharap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka melanjutkan Inpres Jalan Daerah? (Inpres Jalan Daerah) ini komitmen pemerintah mudah-mudahan ini dilanjutkan terus nanti oleh pemerintah yang akan datang. Komitmen ini, sebab ini kan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan yang merata, tidak hanya di pusat-pusat tapi juga di daerah-daerah," ujar dia, dikutip dari Antara.
-
Apa saja yang diresmikan Jokowi di Sulawesi Barat? "Juga pembangunan 3 ruas jalan sepanjang 22,4 kilometer yang ditangani dengan Inpres Jalan Daerah," ucap Jokowi.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Kapan Ma'ruf Amin datang ke kantor DPP PKB? Berdasarkan pantauan merdeka.com, Ma'ruf datang sekira 15.46 WIB.
-
Apa yang dilakukan Jokowi di Sumatera Utara? Presiden Joko Widodo atau Jokowi melanjutkan kegiatan kunjungan kerja di Provinsi Sumatra Utara (Sumut), Jumat (15/4), dengan bertolak menuju Kabupaten Padang Lawas. Jokowi diagendakan meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sibuhuan hingga menyerahkan bantuan pangan untuk masyarakat.
Menurutnya, Jokowi bisa melindungi masyarakat sipil dan menerapkan penegakan hukum yang kuat. Berkaitan dengan itu, Saiful menyarankan Jokowi sedianya memilih orang yang tidak terikat partai dalam jabatan kementerian berhubungan dengan hukum dan juga pimpinan penegak hukum.
Maka itu, Saiful menyarankan posisi Jaksa Agung, Menkumham, Mendagri, dan Kapolri tidak direkrut dari orang partai politik.
"Saran saya adalah orang-orang yg berhubungan dengan hukum apakah itu jaksa, polisi, kementerian hukum dan HAM, kementerian dalam negeri, itu terutama ya aspek-aspek yang langsung berhubungan dengan perlindungan terhadap warga itu kalau bisa menteri-menterinya tidak direkrut dari partai politik," jelasnya.
Dia menyarankan Jokowi melihat rekam jejak sosok yang akan mengisi posisi-posisi tersebut. Jika posisi itu diisi sosok dari partai politik, dia khawatir bakal ditunggangi kepentingan partai.
"Itu lah yang memungkinkan kita belum bisa membedakan di mana wilayah partisan dan di mana wilayah negara untuk bekerja. Itu kesempatan untuk Pak Jokowi," kata dia.
(mdk/noe)