Jokowi ingatkan tak satu lembaga negara pun punya kekuasaan absolut
Jokowi ingatkan tak satu lembaga negara pun punya kekuasaan absolut. Jokowi menekankan, tidak boleh ada satu lembaga pun yang merasa paling hebat. Karena itu dibutuhkan kerja sama yang baik antar seluruh lembaga negara yang ada di Indonesia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka sidang tahunan MPR RI menyambut HUT RI ke-72. Dalam pidatonya, Jokowi menyinggung antar lembaga negara yang harus bekerja sama demi memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Jokowi menekankan, tidak boleh ada satu lembaga pun yang merasa paling hebat. Karena itu dibutuhkan kerja sama yang baik antar seluruh lembaga negara yang ada di Indonesia.
"Tidak ada satu lembaga negara pun memiliki kekuasaan yang absolut, kekuasan lebih besar dari lembaga negara lain. Inilah jati diri bangsa Indonesia dalam bernegara berkekuatan dalam menghadapi setiap tantangan," kata Jokowi di sidang tahunan MPR RI, Kompeks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8).
Jokowi juga mengingatkan, Indonesia harus menjadikan sejarah sebagai foundasi untuk menatap masa depan. Pelajaran yang sangat penting dari sejarah bangsa kita, kata Jokowi, kemerdekaan bisa kita rebut, raih dan proklamasikan karena semua anak-anak bangsa mampu bersatu bekerja sama kerja bersama.
Kata Jokowi, ke depan bangsa Indonesia akan menghadapi tantangan yang tak ringan, kita mengarungi samudera globalisasi berhadapan dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menghadapi kemajuan inovasi teknologi tapi bersatu kita bisa menghadapi semua itu, karena bangsa kita adalah bangsa besar, bangsa kita bangsa teruji, bangsa kita bangsa petarung.
"Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, 72 tahun kita merdeka, kita bersyukur atas seluruh capaian yang kita raih. Semua kerja keras dari rakyat Indonesia, kerja bersama dari lembaga negara, namun kita menyadari belum semua rakyat merasakan buah Kemerdekaan," kata Jokowi.
Baca juga:
Sidang tahunan MPR, Jokowi pakai adat Makassar dan JK adat Jawa
Kenaikan anggaran DPR Rp 5,7 triliun tergantung pidato Jokowi
Tunggu momen ini, Khofifah baru lapor presiden maju Pilgub Jatim
Hasyim Muzadi dan Bagir Manan terima bintang kehormatan dari Jokowi
Kunker Jokowi ke Jember dinilai untuk 'check sound' Pilgub Jatim
Dari Tepi Indonesia
Jokowi: Jangan dipikir kita hanya membangun infrastruktur fisik
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Kenapa Jokowi mendorong DPR untuk segera membahas UU Perampasan Aset? Jokowi menilai perlunya penguatan regulasi untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. "Saya harap pemerintah DPR bisa segera membahas dan menyelesaikan UU Perampasan Aset," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Istora Senayan Jakarta, Selasa (12/12). "Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,"
-
Kapan Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? "Sudah saya panggil tadi," kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.