'Jokowi-JK, pimpinan tertinggi negara tak punya basis kursi parpol'

"JK mantan politikus Partai Golkar, Jokowi hanya dijagokan PDIP saja," kata pengamat politik itu.

Cendekiawan muslim Komaruddin Hidayat mengatakan Presiden Joko Widodo tak punya basis untuk mempertahankan pemerintahan. Hal itu berbeda dengan pemerintahan orde baru yang dipimpin Presiden Soeharto yang mempunyai basis militer untuk dijadikan alat kekuasaan.

"Plus minus bagi pemerintah tak begitu solid menteri, bagi rakyat ini indikasi berbagai pilar kurang sehat, partai politik kurang sehat, kader partai politik kurang sehat, ini tidak mendukung kabinet kerja belum lagi bicara anggaran yang datang belakangan, belum lagi orangnya, ekonomi kreatif baru dilantik," kata Komaruddin dalam acara diskusi 'Perombakan Kabinet Kerja: Antara Perbaikan Kerja atau Konsolidasi Politik' di Rumah Kebangsaan, Jalan Pattimura, Jakarta, Rabu (29/7).

Kendati demikian, menurut Komaruddin, Presiden Jokowi harus melakukan reshuffle kabinet kerja. Sebab, kinerja para menteri kurang terlihat maksimal. Menteri yang pantas terkena reshuffle yaitu bidang ekonomi.

"Pak Jokowi-JK dua orang pimpinan tertinggi negara tapi enggak punya basis kursi parpol sekarang era demokrasi kekuasaan digenggam Parpol, JK mantan politikus Partai Golkar, Jokowi hanya dijagokan PDIP saja," kata Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Sementara di tempat yang sama, Pengamat Politik Fadjroel Rahman mengatakan Presiden Jokowi perlu melakukan konsolidasi politik ketimbang reshuffle menteri kabinet kerja. Karena, kata dia, Presiden Jokowi terlihat yang mengerjakan program nawa cita dalam pembangunan nasional.

"Presidennya bagus tapi peran menteri yang kurang. Kalau dilihat menterinya tak sanggup mengimbangi kerjanya Pak Jokowi begitu cepat," kata Fadjroel.

Baca juga:
Fadli Zon sebut Jokowi pelihara konflik jika tak reshuffle Yasonna
Pimpinan DPR sebut ada menteri yang 'genit' sering urusi bidang lain
70 Akademisi dari 3 benua berkumpul di Solo bahas masalah Indonesia
Jokowi ajak Singapura tanam investasi di Batam, Bintan dan Karimun
Menteri Tjahjo marah ada gubernur berani memaki menteri depan umum