Jokowi Kumpulkan Partai Koalisi, NasDem Sebut Bahas Amandemen
Willy mengatakan, supaya tidak hanya ramai di media, Jokowi memanggil semua partai politik pendukungnya supaya tidak terjadi miskomunikasi dan misinterpretasi.
Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menyebut pertemuan Presiden Joko Widodo dengan partai koalisi salah satunya membahas wacana amandemen terbatas UUD 1945. Pertemuan itu dinilai sebagai respons Jokowi setelah wacana amandemen terbatas disampaikan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat sidang tahunan.
Jokowi bertemu dengan partai koalisi supaya masalah amandemen ini dibahas secara mendalam dan matang.
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Mengapa Pak Jokowi diundang ke Apel Kader Partai Gerindra? Bapak Presiden diundang acara Apel Kader Partai Gerindra pada hari Sabtu, 31 Agustus 2024 Pukul 19.00 WIB. Rencana Bapak Presiden akan hadir dan memberi Sambutan
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan para ketua umum partai di koalisi Indonesia Maju? Salah satu yang dibahas dalam pertemuan adalah pematangan calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto.
-
Partai apa saja yang memenangkan Pemilu 1955 di Indonesia? 4 partai pemenang pemilu 1955 adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI).
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
"Pasca pidato presiden di sidang MPR kemarin, mungkin ada beberapa yang mungkin perlu didalami satu sama lain karena masih sahut-sahutan di media kan, tentu ini butuh didalami, butuh dirapatkan secara lebih bulat lah bahasa saya. Khusus tentang amandemen UUD, di sana ada pokok-pokok haluan negara," ujar Willy kepada wartawan di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (25/8).
"Itu kan yang dibacakan oleh Pak Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR lalu direspons oleh pak Presiden tentu ini beberapa hal butuh dukungan politik," lanjut Willy.
Partai politik sudah menyampaikan ke publik sikapnya masing-masing. Termasuk NasDem yang menolak wacana amandemen terbatas UUD 1945.
Willy mengatakan, supaya tidak hanya ramai di media, Jokowi memanggil semua partai politik pendukungnya supaya tidak terjadi miskomunikasi dan misinterpretasi.
"Dari pada sahut-sahutan lebih baik duduk bersama, dan ini merupakan suatu langkah yang tepat yang dilakukan presiden sore hari ini memanggil semua, yang paling penting dialog supaya tidak hanya miskomunikasi, tapi kalau sudah misinterpretasi sudah berat. Maksud hati baik tapi tangkapannya jadi lain itu berbahaya," ujarnya.
Selain bahas amandemen, Jokowi mengumpulkan partai koalisi membahas penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
"Kedua hal itu yang dari dialog terakhir sama presiden bagaimana ketidakpastian itu tidak ada tapi peran-peran partai dalam penyelesaian Covid itu penting," ujar Willy.
Ditanya soal kemungkinan membahas reshuffle kabinet, Willy bilang biasanya Jokowi tidak menggelar dialog bersama. Jokowi, kata Wakil Ketua Baleg DPR RI ini, biasanya menyampaikan secara langsung kepada ketua umum.
"Kalau reshuffle itu pak Jokowi langsung momentum marking aja, langsung kepada ketua umum yang bersangkutan, tapi dialog seperti ini agak tabu lah ya. Kan ini lebih banyak agenda bersama," kata dia.
Baca juga:
Sekjen PDIP Klaim Ketum Parpol Koalisi Nilai Langkah Jokowi Tangani Covid Sudah Benar
Elektabilitas Partai Pemerintah Turun Dampak Persepsi Kinerja Presiden, Terutama PDIP
Jokowi Kumpulkan Ketum Parpol Pendukung di Istana Sore Ini
Parpol Koalisi Pemerintah Dinilai Sudah Tak Akur
Konsistensi Golkar Dukung Pemerintah Saat Pandemi Berefek Menurunkan Elektabilitas