Jokowi panggil pimpinan koalisi ke Istana, PAN ngaku tak diundang
Jokowi panggil pimpinan koalisi ke Istana, PAN ngaku tak diundang. Sekretaris Fraksi PAN di DPR Yandri Susanto mengaku partainya tidak diundang oleh Presiden Joko Widodo untuk menghadiri pertemuan pimpinan fraksi di Istana Negara, Senin (24/7).
Sekretaris Fraksi PAN di DPR Yandri Susanto mengaku partainya tidak diundang oleh Presiden Joko Widodo untuk menghadiri pertemuan pimpinan fraksi di Istana Negara, Senin (24/7). Yandri mengatakan, dirinya justru menghadiri undangan dari salah satu stasiun televisi swasta.
"Enggak tahu, saya nggak tahu. Saya mau live di TV, sudah on the way," kata Yandri saat dihubungi, Senin (24/7).
Yandri mengklaim tidak mendapat pemberitahuan dalam bentuk apapun terkait pertemuan tersebut.
"Saya enggak terima undangan kok. SMS nggak ada, apa enggak ada," tegasnya.
Sebelumnya, Usai memberikan pembekalan kepada 728 Calon Perwira Remaja (Capaja) Akademi TNI dan Polri Tahun 2017 di Gedung Olah Raga (GOR) Ahmad Yani Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Presiden Joko Widodo menerima petinggi partai dan anggota DPR di Istana Negara. Anggota DPR itu berasal dari koalisi pendukung pemerintah.
Mereka adalah Sekretaris Fraksi Golkar Agus Gumiwang, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto, Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G Plate, Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng (Golkar), Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati, Bendahara Fraksi Golkar Robert J Kardinal, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham dan Anggota DPR Fraksi PPP Amir Uskara.
Pantauan merdeka.com, mereka tiba di Kompleks Istana Kepresidenan sekira pukul 15.40 WIB. Idrus Marham saat diwawancarai tak ingin mengungkap hal apa saja yang akan dibahas saat bertemu Kepala Negara.
"Tanya yang pakai jas dong. Pak Utut Adianto, Pak Alex. Saya (hanya) dampingi," kata Idrus, Senin (24/7).
Utut Adianto juga tak ingin membeberkan topik pembicaraan dengan Jokowi. "Terserah kita dong," kata Utut.
Di singgung apakah akan dibahas soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan atau Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Utut menolak untuk menanggapi. "Kata siapa?" singkatnya.
Sama dengan Utut, Johnny G Plate tak menanggapi lebih jauh saat disinggung mengenai isu reshuffle menteri kabinet kerja. "Ah enggak (bahas reshuffle)," ucap dia.
Baca juga:
Gerindra siap terima PAN jika didepak dari koalisi pro pemerintah
PDIP tentang PAN: Ini persoalan siapa yang komit dan tidak
PAN buka peluang usung Panglima Gatot di Pilpres 2019
Disuruh mundur, Menteri Asman belum komunikasi dengan Amien Rais
Golkar: Kalau PAN tak mau membela lagi, mungkin sudah waktunya
Ini kata anak Amien Rais jika PAN kena reshuffle Jokowi
Jika PAN dikeluarkan dari kabinet, NasDem siap isi kursi MenPAN-RB
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa tanggapan Jokowi soal rencana Prabowo menambah jumlah Kementerian? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.
-
Bagaimana Prabowo dinilai akan meneruskan pemerintahan Jokowi? Sebagai menteri Presiden Jokowi, Prabowo kerap ikut rapat. Sehingga, Prabowo dinilai tinggal meneruskan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'rufA Amin.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Kapan Budi Arie memberikan tanggapan tentang usulan Jokowi menjadi pemimpin koalisi Prabowo-Gibran? Ketua Umum relawan Pro Jokowi (ProJo) Budi Arie Setiadi menanggapi kabar Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi pemimpin koalisi besar Prabowo-Gibran. Dia menilai usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak. "Yang namanya aspirasi, yang namanya pendapat, untuk hal-hal tertentu seperti tadi presiden. Ya enggak apa-apa dinamika aja," kata Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 13 Maret 2024.