Jokowi: Pemindahan Ibu Kota Negara Mestinya Tak Dipertentangkan Lagi
Pasalnya, kata Jokwi, mayoritas partai politik yang ada di DPR RI sudah menyetujui Undang-Undang tentang pemindahan IKN.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi heran masih ada pihak yang mempertentangkan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Pasalnya, mayoritas partai politik yang ada di DPR RI sudah menyetujui Undang-Undang tentang pemindahan IKN.
"Dalam sistem politik kita jelas, bahwa undang-undangnya (IKN) sudah disetujui oleh DPR dan disetujui oleh 8 fraksi dari 9 fraksi yang ada. Artinya, secara hukum politik sudah selesai," kata Jokowi dalam acara Peresmian Kantor DPP NasDem di Menteng Jakarta Pusat, Selasa (22/2).
-
Siapa yang dijuluki sebagai Ibu Komando? Di bagian komentar, ada yang menyebut Juliana sebagai Ibu Komando.
-
Siapa yang menginginkan Palangka Raya jadi Ibu Kota? Saat itu, Soekarno melihat Palangka Raya memiliki potensi yang kuat sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian negara.
-
Bagaimana Palangka Raya disiapkan menjadi calon Ibu Kota? Di tahun yang sama, Soekarno semakin optimis dan menggencarkan promosi Palangka Raya sebagai calon ibu kota negara. Keyakinan Soekarno sederhana, karena saat itu Pemerintah Republik Indonesia belum pernah membuat kota sendiri secara mandiri. Pemerintahan Soekarno pun jor-joran membangun sejumlah fasilitas di tengah kondisi negara yang baru saja merdeka.
-
Kapan Palangka Raya ditetapkan menjadi calon Ibu Kota? Gagasan ini sebelumnya dilemparkan oleh Presiden Soekarno pada 1950-an lalu. Saat itu, Soekarno melihat Palangka Raya memiliki potensi yang kuat sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian negara.
-
Siapa yang menganiaya ibu kandungnya di Pekanbaru? Pelaku insial H anak kandung korban, kejadian pengniayaan itu sudah lama, yakni pada Jumat 10 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib. Tapi, videonya baru tersebar sekarang, makanya kami langsung gerak cepat ke rumah pelaku," kata Bery kepada merdeka.com.
-
Kenapa Palangka Raya gagal jadi Ibu Kota Indonesia? Adapun terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Kota Palangka Raya batal jadi ibu kota Indonesia. Pertama karena sebagian besar tanah di sana merupakan daerah gambut, sehingga kualitasnya akan sangat buruk untuk menunjang pembangunan ibu kota pemerintahan juga kebutuhan air. Kemudian, wilayah tersebut juga jauh dari pelabuhan dan harus memutar ke wilayah Sampit, Kalimantan Tengah dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan jarak masing-masing sekitar 4 jam. Pembangunan di Palangka Raya akan memakan banyak biaya, karena proses perkerasan tanah akan dilakukan berulang-ulang dan memakan waktu yang lama, sehingga pembangunan akan banyak yang tertunda.
"Jadi kalau sudah seperti itu, mestinya tidak dipertentangkan lagi, mestinya," sambungnya.
Namun, dia memahami bahwa perubahan dan gagasan besar pasti muncul pro dan kontra. Dalam kesempatan ini, Jokowi menjelaskan bahwa pemindahan IKN ke Kalimantan Timur sejatinya untuk pemerataan ekonomi dan infrastruktur di Indonesia.
"Kita ini negara besar, memiliki 17.000 pulau, 514 kabupaten dan kota, 34 provinsi. Kalau kita lihat populasi, populasi itu 56 persen itu ada di Jawa 156 juta penduduk Indonesia ada di Jawa," ujarnya.
Tak hanya itu, Jokowi mengungkapkan 58 persen produk domestic bruto (PDB) Indonesia berada di Pulau Jawa, khususnya DKI Jakarta sehingga daerah tersebut menjadi magnet. Akhirnya, terjadi ketimpangan perputaran ekonomi antara Jawa dengan luar Jawa.
"Yang terjadi adalah ketimpangan antar wilayah, yang terjadi adalah ketimpangan infrastruktur antara Jawa dan luar Jawa," ucapnya.
Jokowi menyampaikan rencana perpindahan Ibu Kota Negara merupakan gagasan lama sejak era Presiden pertama RI Soekarno. Hanya saja, rencana pemindahan IKN ke Palangka Raya saat itu gagal karena gejolak politik.
Untuk itulah, Jokowi berupaya kembali melanjutkan gagasan tersebut dengan memindahkan IKN ke Kalimantan Timur. Hal ini agar perputaran ekonomi dan infrastruktur tak hanya berpusat di Pulau Jawa saja.
"Sekali lagi, perpindahan ini adalah untuk pemerataan. Baik pemerataan infrastruktur, pemerataan ekonomi, dan juga keadilan sosial," tutur Jokowi.
(mdk/ray)