Jokowi: Sehari sebelum paripurna, PAN sampaikan dukung pemerintah
Presiden Joko Widodo mengaku bertemu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebelum sidang paripurna di DPR. Jokowi mengatakan, dalam pertemuan itu PAN menyampaikan dukungan terhadap usulan pemerintah di RUU Pemilu. Namun kenyataannya justru berbanding terbalik.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang berkoalisi dengan pemerintah memutuskan walk out (WO) dan tidak ikut dalam voting penentuan lima isu krusial UU Pemilu yang digelar di Gedung DPR, Jumat (21/7) dini hari. Presiden Joko Widodo mengaku bertemu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebelum sidang paripurna di DPR.
Jokowi mengatakan, dalam pertemuan itu PAN menyampaikan dukungan terhadap usulan pemerintah di RUU Pemilu. Namun kenyataannya justru berbanding terbalik.
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Bagaimana Jokowi menyampaikan pentingnya UU Perampasan Aset? Jokowi menegaskan, aset yang seharusnya milik negara dan rakyat harus dikembalikan. Para pelaku pun mesti bertanggungjawab akibat perbuatannya yang merugikan negara."Karena kita harus mengembalikan apa yang menjadi milik negara. Kita harus mengembalikan apa yang menjadi hak rakyat, yang melakukan pelanggaran semuanya harus bertanggungjawab atas kerugian negara yang diakibatkan," pungkasnya.
-
Kenapa Jokowi ingin Pemilu 2024 jadi Pesta Rakyat? Ya ini adalah pesta demokrasi kita berharap ini betul-betul jadi pesta rakyat, dan juga berlangsung dengan jurdil, luber dan diiktui oleh seluruh rakyat Indonesia dengan kegembiraaan karena ini adalah pesta rakyat. Pesta demokrasi," jelasnya.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
"Sehari sebelum (sidang paripurna) kan kita sudah ketemu dan akan solid di partai pendukung pemerintah," ujar Jokowi usai menutup Musyawarah Kerja Nasional II dan Workshop Nasional (Bimbingan Teknis) Anggota DPRD PPP Se-Indonesia di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Jumat (21/7).
Jokowi tak ingin menanggapi lebih jauh langkah politik pemerintah setelah PAN ingkar janji dari dukungannya. Demikian juga saat disinggung sanksi politik yang diberikan kepada partai koalisi yang tidak sejalan dengan usulan pemerintah.
Untuk diketahui, fraksi partai oposisi pemerintah di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kompak satu suara tidak mengikuti voting untuk penentuan lima isu krusial revisi UU Pemilu. Mereka adalah Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Belakangan, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ikut bergabung dengan partai oposisi tersebut untuk tidak mengikuti voting penentuan lima isu krusial revisi UU Pemilu.
Semalam, fraksi partai oposisi pemerintah di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kompak satu suara tidak mengikuti voting untuk penentuan lima isu krusial revisi UU Pemilu yang digelar di Gedung DPR, Jumat (21/7) dini hari. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memutuskan walk out (WO) dan tidak ikut dalam voting revisi UU Pemilu.
Anggota DPR Fraksi PAN Yandri Susanto menuturkan, fraksinya sejak awal sepakat dengan musyawarah mufakat untuk penentuan revisi UU Pemilu. Namun, karena musyawarah mufakat tidak menemui jalan keluar, maka fraksinya menolak ikut voting.
"Silakan saudara-saudaraku ambil keputusan. Oleh karena itu, kami tetap silaturahmi dan perbedaan di antara kita. Kami fraksi PAN untuk tahap berikutnya pengambilan tingkat dua atau forum rapat paripurna ini kami nyatakan tidak akan ikut dan tidak akan bertanggungjawab atas keputusan ini. Inilah Indonesia, inilah kita. Perbedaan biasa saja, kita tetap tersenyum dan menghargai yang lain," ujar Yandi.
Baca juga:
Bertemu Jokowi di Istana, Ketum PAN sebut hanya antar undangan
Zulkifli Hasan: PAN dan PDIP itu enggak ada apa-apa, mesra-mesra
NasDem desak PAN keluar koalisi karena walk out dari paripurna
Hanura persilakan Jokowi 'tendang' PAN dari kursi menteri
PDIP sudah tak anggap PAN bagian dari koalisi pendukung pemerintah