Jusuf Kalla Ingatkan Jokowi Netral, Moeldoko: Lihat Secara Jernih, Jangan Subjektif

Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) mengingatkan semua pejabat termasuk Presiden agar netral dalam politik.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan Presiden Joko Widodo netral di Pemilu 2024. Menurutnya, pandangan JK subjektif dan tidak melihat secara utuh.

"Ya itu kan subjektif, bisa saja subjektif, kalau subjektif yang memperlakukan sebagai subjektif ya sulit. Melihat secara utuh. Tapi kalau melihatnya secara jernih dari tataran umumnya ya itu yang berlaku," kata Moeldoko di kantor KSP, Jakarta Pusat, Senin (15/1).

Menurutnya, Jokowi tidak pernah mengesampingkan kepentingan kubu paslon 01, 02, dan 03 dalam hal pelayanan publik. Moeldoko menyebut, Jokowi selalu menekankan netralitas kepada jajarannya.

"Buktinya apa? Kita lihat pelayanan publik tidak ada mengesampingkan pihak siapapun. 'Oh ini apa itu kelompoknya calon nomor 1, kelompoknya calon nomor 2, kelompoknya calon nomor 3 akhirnya pemerintah membatasi dalam memberikan pelayanan, ah itu enggak netral', apakah ada pelayanan publik yang tidak netral?" 

ujarnya.

merdeka.com

"Mari kita lihat jernih lah. Ada enggak perlakuan fungsi-fungsi administrasi, fungsi-fungsi PSO (Public service obligation) dijalankan tidak netral. Itu baru ‘wah ini pak presiden tidak netral’. Enggak ada itu," sambungnya.

Moeldoko melanjutkan, dalam sidang kabinet pihaknya juga tak pernah mengelompokkan menteri yang berada di pihak salah satu paslon. Maka dari itu, tudingan tidak netral jangan dilihat secara subjektif.

“Enggak ada kita bicara dalam sidang kabinet ‘oh ini kelompoknya ini’. Toh dalam kabinet terdiri dari berbagai calon. Jadi kalau presiden mengatakan sesuatu pasti calon yang lain akan dengar enggak pernah. Itu cara melihatnya. Jadi jangan melihat hal-hal dari kacamata subjektivitas," 

pungkasnya.

merdeka.com

Jusuf Kalla meminta semua pejabat termasuk Presiden agar netral dalam politik.

Menurut dia, netralitas itu merupakan bagian dari integritas presiden serta sumpah yang diucap saat menjabat kepala negara.

"Saya selalu ingatkan bahwa integritas itu tercantum dalam adilnya dan sumpah seorang presiden. Itu dimulai dengan (pernyataan), 'Demi Allah saya akan melaksanakan tugas-tugas itu sebaik-baiknya dan seadil-adilnya’,” ujar JK saat ditanya awak media di kediamannya daerah Jakarta Selatan, Rabu (10/1).

JK menyatakan dalam sumpah jabatan, pejabat hingga presiden bersumpah bertindak adil bagi masyarakat. Jika itu dilanggar, maka sanksinya baik sumpah maupun Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Jadi seorang pejabat ya, bukan hanya presiden, (kalau) tidak adil itu melanggar sumpahnya, jadi (kena sanksi) dua, kena Allah dan kena UUD ya,” tutur dia.

Oleh karena itu, JK enggan mengomentari soal netralitas Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024. Dia lebih memilih melihat pernyataan Jokowi yang selalu mengingatkan dalam berbagai kesempatan agar aparat TNI-Polri tetap netral.

"Jadi di sini kalau tidak netral berarti aparat itu tidak melaksanakan perintah presidennya," ucap dia.

JK juga tak mau ambil pusing soal pertemuan Presiden Jokowi dengan capres 02, Prabowo Subianto. Menurut JK, pertemuan itu adalah hal yang biasa. Apabila dilihat dari posisi Prabowo yang masih sebagai Menteri Pertahanan dalam kabinet pemerintahan Jokowi.

"Biasa saja, kan menteri juga. Dia undang menterinya duduk-duduk, silakan saja. Tidak ada soal," kata JK.