Kabar Jokowi Mau Gabung Golkar, Jusuf Kalla Ingatkan Aturan Jadi Ketua Umum
JK mengingatkan jika bergabung dengan Partai Golkar tidak serta-merta bisa menjadi pengurus apalagi menjadi ketua umum.
JK menjelaskan, jika Presiden Jokowi ingin menjadi Ketua Umum Partai Golkar harus menjadi kader minimal lima tahun.
Kabar Jokowi Mau Gabung Golkar, Jusuf Kalla Ingatkan Aturan Jadi Ketua Umum
Politikus senior Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) mengaku tak masalah jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu. Dia menyebut, semua orang bisa bergabung dengan Partai Golkar.
"Ya semua orang bisa bergabung ke Golkar," kata JK, saat diwawancarai di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (1/3).
Kendati demikian, JK mengingatkan jika bergabung dengan Partai Golkar tidak serta-merta bisa menjadi pengurus apalagi menjadi ketua umum.
Dia menjelaskan, jika Jokowi ingin menjadi Ketua Umum Partai Golkar harus menjadi kader minimal lima tahun.
"Tapi kalau untuk jadi pengurus ada aturannya. Kalau untuk jadi ketua atau jadi apa, minimum 5 tahun harus punya pengurus," imbuh dia.
Jokowi dikabarkan akan bergabung dengan Partai Golkar. Kabar itu juga menyebutkan, Jokowi akan menjadi Ketua Umum Golkar.
Pada Rabu (28/2), Jokowi buka suara soal su tersebut. Dia hanya menjawab hal ini dengan gurauan bahwa dirinya masuk istana setiap hari. Mantan Wali Kota Solo itu tidak menanggapi lebih jauh.
"Saya tiap hari masuk istana," kata Jokowi di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, .
Airlangga Sambut Baik Isu Jokowi Gabung Golkar
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons baik kabar tersebut.
"Baik, bagus-bagus saja," kata Airlangga, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2).
Dia mengatakan, Jokowi adalah milik semua partai karena mantan Wali Kota Solo itu merupakan salah satu tokoh nasional.
Meskipun, menurut Airlangga, secara status Jokowi masih merupakan anggota PDIP yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri dan mengusungnya selama dua periode kepemimpinan.
"Pak Jokowi kan tokoh nasional, milik semua partai. Seperti yang saya katakan (beliau adalah) tokoh nasional, dimiliki semua partai," imbuhnya.
Terpisah, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengaku tidak mendengar kabar itu. Dia bilang, isu tersebut tidaklah benar.
"Mana? enggak saya dengar itu, enggak ada, presiden jadi presiden RI lah," ujarnya.
“Enggak ada itu, kalian aja," tutup Bahlil.
