JK Ingatkan Pejabat dan Aparat Netral dalam Pemilu: Hukumannya Bukan Saja Dunia tapi Akhirat

Netralitas aparat dan pejabat negara dalam pemilu menjadi pembahasan JK saat bertemu capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo.

Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) mengingatkan pentingnya semua pejabat, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) taat pada aturan konstitusi.

Hal itu disampaikan JK usai bertemu dengan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di kediamannya Jalan Brawijaya Nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (19/11) sore.

Menurut JK, Indonesia Emas pada 2045, sulit terwujud jika semua pejabat tidak mengikuti aturan konstitusi dan perundang-undangan, termasuk dalam Pemilu 2024.

"Karena itulah maka, keinginan kita negara harus baik ke depan. Juga keinginan Pak Jokowi. Bagaimana tahun 2045 baik, tidak mungkin 2045 baik kalau hari ini tidak baik," kata JK.

JK menilai, semua pihak hendaknya memiliki pandangan sama soal masa depan bangsa lebih baik.

Salah satu wujud nyata pembangunan bangsa yang baik itu adalah netralitas penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Kenapa kita kemukakan netralitas? Karena sumpah, ingat ya semua pejabat sumpah semua aparat selalu berbunyi akan taat kepada Undang-Undang dan akan melaksanakan segala tugasnya dengan sebaik-baiknya dengan seadil-adilnya itu semua diucapkan sama pejabat itu," ujar JK.

Lebih lanjut, JK juga menyinggung akan hukuman yang bisa didapat para pejabat negara jika tidak taat pada Undang-undang.

JK lantas mengingatkan bahwa mereka pejabat disumpah sebelum menerima jabatan. Sumpah itu pun akan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun akhirat.

JK Ingatkan Pejabat dan Aparat Netral dalam Pemilu: Hukumannya Bukan Saja Dunia tapi Akhirat

Kamu sudah membaca beberapa halaman, Berikut rekomendasi
berita untuk kamu.

SWIPE UP

Untuk melanjutkan membaca.

JK menambahkan, apabila ada pejabat tingkat apapun tidak berlaku adil, maka melanggar sumpahnya. Dan sumpah pejabat itu selalu ada di atas Alquran atau Injil.

"Jadi berat sekali hukumannya, bukan saja hukuman dunia tapi juga akhirat bagi siapa saja yang melaksanakan pemilu ini tidak sebaik baik dan seadil adilnya," sambung Jusuf Kalla.

Sebagai informasi, pertemuan Ganjar dan Jusuf Kalla berlangsung tertutup lebih kurang satu jam 30 menit.

Ganjar didampingi oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Arsjad Rasjid.

JK Ingatkan Pejabat dan Aparat Netral dalam Pemilu: Hukumannya Bukan Saja Dunia tapi Akhirat

19 November 2023 19:39

Artikel ini ditulis oleh

Editor Muhamad Agil Aliansyah

JK bertemu Ganjar di kediamannya Jalan Brawijaya Nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (19/11) sore.

Topik Terkait

Reporter

Alma Fikhasari

cak imin Cak Imin Ingatkan Jokowi Supaya Aparat Negara Netral di Pemilu 2024

Cak Imin juga meminta masyarakat pro aktif untuk memantau aparat negara dalam pemilu.

Baca Selengkapnya

Pilpres 2024 Adu Kuat Barisan Purnawirawan Jenderal TNI-Polri Kubu Anies, Ganjar dan Prabowo

Secara perorangan maupun kelompok ada yang bergabung dengan tiga kubu bakal capres. Dukungan purnawirawan TNI-Polri terbelah.

Baca Selengkapnya

Bambang Susantono Kepala OIKN Jawab Anies soal IKN Hanya Dinikmati Aparat Negara: Nusantara untuk Semua

Bambang berujar, IKN dibentuk untuk semua kalangan. Manfaatnya pun akan dirasakan seluruh pihak.

Baca Selengkapnya

Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.

SWIPE UP

Untuk melanjutkan membaca.

Pilpres 2024 Poster Ganjar Dicopot Satpol PP, PPP: Aparat Tak Netral akan Memicu Kerusuhan

PPP mengingatkan, aparat yang tidak netral atau memihak salah satu paslon pemilu akan memancing kerusuhan atau gesekan di masyarakat.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Anies Ingatkan ASN: Bila Terima Perintah untuk Tidak Netral, Bilang ke Atasan Saya Disumpah

Anies Baswedan meminta kepada aparat sipil negara (ASN) berani melawan atasannya apabila menerima perintah untuk tidak netral

Baca Selengkapnya

Gaji PNS Gaji Pekerja di IKN Bebas Pungtan Pajak dan Dapat Insentif dari Pemerintah

Ketentuan ini berlaku bagi pekerja Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pekerja swasta.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Menkopolhukam Mahfud Md Akui Buruknya Kualitas Aparat Penegak Hukum Indonesia

MenkMenkopolhukam Moch Mahfud Md mengakui masih buruknya kualitas aparat penegak hukum (APH) di Indonesia yang turut memengaruhi penegakan hukum di tanah air.

Baca Selengkapnya

Berita Kemensos Aduh, KPK Temukan 23.800 PNS Terdaftar Sebagai Penerima Bansos

Sebanyak 23.800 orang aparatur sipil negara (ASN) atau PNS terdaftar sebagai penerima bansos dari Kementerian Sosial.

Baca Selengkapnya

Ganjar Pranowo Relawan Sesalkan Baliho Ganjar Dicopot di Pematang Siantar: Padahal Sepakat Pekan Depan Dibersihkan

Namun karena aksi pencopotan baliho tersebut, acara kuliah umum dibatalkan.

Baca Selengkapnya