Ketua DPR percayakan penyelamatan KPK di tangan Jokowi
"Prosesnya sampai hari ini belum selesai. Kita menunggu saja, saya percaya pemerintah ambil langkah terbaik," ucapnya.
Seluruh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait sejumlah kasus. Namun, sejauh ini baru Bambang Widjojanto yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus memberikan atau menyuruh untuk memberikan keterangan palsu di sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2010.
Menanggapi hal itu, Ketua DPR Setya Novanto menyerahkan proses penyelamatan KPK kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ya itu kita serahkan ke pihak pemerintah, Presiden untuk memerintahkan untuk menyelesaikan ini sebaik-baiknya," kata Setya Novanto di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (5/2).
Setya Novanto menilai, sebagai institusi hukum KPK harus diperkuat. Namun proses hukum atas pimpinan KPK harus tetap berjalan.
"KPK harus kuat organisasinya, harus baik. Kita mengharapkan langkah-langkah, prosesnya sudah jelas di kepolisian," terang dia.
Selain itu, dia meminta semua pihak untuk bersabar menunggu proses hukum selesai. Dirinya yakin pemerintah akan mengambil solusi terbaik atas kisruh yang melibatkan dua lembaga penegak hukum tersebut.
"Prosesnya sampai hari ini belum selesai. Kita menunggu saja, tapi saya percaya pemerintah ambil langkah terbaik," pungkas dia.
Baca juga:
Prabowo ingin konflik KPK dan Polri segera usai
Mahfud MD minta Jokowi segera bertindak selamatkan KPK
Kasus Abraham Samad, Bareskrim Polri sudah periksa 12 saksi
Zulkarnain harap Polri benar dan adil usut kasus pimpinan KPK
Menkum HAM: Kita tak mau KPK jadi korban secara institusi!
Tim independen balik serang Jokowi soal kisruh KPK
Keluh kesah KPK makin lemah dihantam kanan kiri
-
Apa yang diharapkan dari kolaborasi KPK dan Polri ini? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi “Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,” tambah Sahroni.
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Siapa yang melaporkan Dewan Pengawas KPK ke Mabes Polri? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara perihal Nurul Ghufron yang melaporkan Dewan Pengawas (Dewas) KPK ke Bareskrim Mabes Polri dengan dugaan pencemaran nama baik.
-
Di mana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berada ketika HUT PP Polri? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.