Kongres IV PDIP disebut mampu perbaiki hubungan Megawati dan Jokowi

Mega dan Jokowi sempat terlihat tidak saling sapa saat bertemu sebelum Kongres IV PDIP.

Kongres IV PDI Perjuangan dinilai fenomenal bukan hanya karena mengukuhkan kembali Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum parpol, namun karena kongres itu memastikan gerak langkah partai menuju modernisasi.

Pengamat politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten, Leo Agustino, mengatakan, kongres PDIP telah menunjukkan kedinamikaannya sendiri.

Selain menguatnya konsolidasi dalam tubuh PDIP melalui pengukuhan Megawati, namun di sisi lain, kongres juga menunjukkan proses regenerasi pada trah Soekarno.

"Ini setidaknya terlihat dari pelantikan Puan Maharani sebagai Ketua Bidang Politik dan Keamanan, dan Muhammad Prananda Prabowo sebagai Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dalam pengurus DPP PDIP periode 2014-2019," kata Leo dikutip dari Antara, Senin (13/4).

Kondisi itu didorong atas survei yang cukup mengejutkan bahwa 47,5 persen dari pengurus PDIP di tingkat Daerah dan Cabang menghendaki adanya modernisasi partai. Dalam arti kata lain, perlu pengelolaan partai yang lebih efektif dan profesional.

Kedua, lanjut dia, mulai terlihatnya penataan ulang yang baik atas hubungan PDIP dengan Pemerintah. Pasca pemilihan presiden, hubungan Megawati dengan Jokowi mengalami sedikit renggang.

Kerenggangan antara keduanya nampak jelas ketika Mega dan Jokowi tidak berbincang sedikitpun di acara Musyawarah Nasional Kedua Partai Hanura di Solo, 5 Februari 2015. Alasannya sederhana, yakni Jokowi kurang mengakomodasi nama-nama yang diusulkan Megawati dari Kabinet Kerja Jokowi-JK.

Namun, kondisi itu nampak hilang ketika Megawati dan Jokowi berinteraksi di Kongres IV PDIP di Bali. Buktinya, dalam pernyataannya menanggapi pidato Megawati di pembukaan kongres, secara tegas Jokowi mengatakan tidak ada masalah antara Istana dengan partai pengusung.

"Suatu kerisauan bersama jika partai pengusung Presiden justru menjadi batu penghalang bagi kerja-kerja presiden ke depan. Oleh karena itu, usaha untuk menormalkan hubungan antara partai dan Istana menjadi sangat penting terutama bagi bekerjanya pemerintah secara optimal," jelasnya.

Ketiga, kata Leo, terkait kerisauan partai-partai pengusung akan adanya 'penumpang gelap' dalam pemerintah Jokowi-JK. Kerisauan yang diungkapkan secara terbuka oleh Megawati itu sebenarnya terkait masalah harmoni itu mengingat Megawati begitu mendambakan hubungan yang intens antara partai dengan pemerintah.

Namun, kata dia, karena adanya 'penumpang-penumpang' gelap dalam pemerintah Jokowi, maka kedekatan Jokowi-Mega menjadi renggang. Dalam konteks yang lebih luas, Leo menilai sebutan Megawati pada penumpang gelap dapatlah dipahami. Sebab Megawati menilai, Pemerintah Jokowi telah keluar dari Nawa Cita yang dijanjikannya kepada rakyat semasa kampanye dulu.

Sehingga, wajar ketika dalam Kongres IV di Bali, Megawati mengingatkan bahwa peran partai pengusung Presiden haruslah sebagai pengingat utama agar Presiden berjalan dan bergerak sesuai dengan rel yang telah disepakati dan dijanjikannya pada rakyat.

"Di sinilah, sebenarnya, penting dan indahnya hubungan yang mesra antara partai pengusung dan Pemerintah yang didukung," tandas Leo.

Baca juga:
Golkar kubu Agung Laksono: Jokowi petugas partai yang dipilih rakyat
Megawati diminta hati-hati sebut Jokowi sebagai petugas partai
Soal petugas partai, Tjahjo sebut Jokowi bisa menempatkan diri
Pantaskah Presiden dipanggil sebagai petugas partai?
Mega sebut petugas partai karena mau Jokowi pratikkan jalan Trisakti
Tjahjo Kumolo: Cornelis Lay sedang dirawat intensif di RS Singapura