PDIP: Hubungan Megawati Sebagai Kepala BPIP dengan Jokowi Harus Baik, Nanti Anggarannya Enggak Dapet

Hubungan baik tersebut dalam kapasitas Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi harus baik-baik.

Namun, kata dia, hubungan baik tersebut dalam kapasitas Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

"Jadi hubungan antara Ibu Megawati Soekarnoputri, beliau saat itu dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, dengan Presiden RI, ya harus baik-baik," kata Hasto di Galeri Nasional, Jakarta, Kamis (8/8).

"Kalau enggak baik-baik nanti anggarannya enggak dapet nanti ke BPIP. Ya kan?" sambungnya.

Sikap Megawati Sebagai Ketum PDIP

Dia menyampaikan hubungan antara lembaga negara memang harus terjalin dengan baik. Dalam hal ini, Megawati sebagai Kepala BPIP dan Jokowi sebagai presiden atau eksekutif.

"Ya konteksnya hubungan antar lembaga negara memang harus mengedepankan hubungan baik," jelasnya.

Saat ditanya hubungan Megawati-Jokowi sebagai Ketua Umum PDIP dan mantan kader, Hasto langsung menyinggung hasil Rakernas V. Salah satunya, PDIP berkomitmen hanya menjalin kerja sama politik dengan pihak-pihak yang memperjuangkan konstitusi.

"Sebagai ketua umum PDIP, ibu mega menjalankan, seluruh keputusan kongres termasuk rekomendasi dari Rakernas ke V partai. Dalam rekomendasi rakernas V partai sangat jelas bahwa Ketua Umum PDIP, kemudian oleh Rakernas k V, setelah mendengar masukan dari DPD dan arus bawah maka ketua umum hanya melakukan kerja sama politik dan mereka-mereka yang memperjuangkan konstitusi, demokrasi dan juga trisakti Bung Karno," tutur Hasto.

Megawati Tolak Wacana Presiden Tiga Periode

Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri mengungkapkan menolak tegas wacana presiden tiga periode. Dia mengaku hubungannya secara pribadi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) baik, hanya saja menolak soal wacana tersebut karena melanggar konstitusi.

Awalnya, Megawati memberikan sambutan di acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada seluruh gubernur se-Indonesia di Balai Samudra, Jakarta, Senin (5/8) menanyakan kepada audiens tentang nurani, moral, dan etika.

"Saya enggak bisa kalau terus, enggak boleh ngomong-enggak boleh ngomong. Enggak! Saya punya mulut. Hak saya untuk berbicara, kalau mengakui negara kita adalah negara demokratis," kata Megawati dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 5 Juli 2024

Dalam pidatonya, Megawati menyinggung sejumlah penjabat gubernur yang diangkat oleh Pemerintahan Jokowi.

"Yang datang (Pj) gubernurnya siapa saja, sih," tambah Megawati.

Mereka meminta para Pj Gubernur untuk sadar bahwa negara ini diatur oleh Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Di sisi lain, setiap warga negara mempunyai hak yang sama.

"Kalau saya salah, ngomong. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Jadi, artinya jangan, ya, macam-macam. Ya, dong. Gimana sih diberi hak yang sama, tidak ada (perbedaan) dari presiden sampai kaum papa. Haknya sama. Ingat! Begitu juga dalam pemilu. Pemilu langsung haknya sama. Jadi, berikan kepada rakyat hak mereka," kata Megawati.

Oleh karena itu, Megawati meminta para Pj kepala daerah untuk netral. Megawati mengetahui ada misi-misi tertentu dalam proses Pilkada Serentak 2024 nanti.

"Saya kan tahu kok. Tetapi saya ini loh, saya elus dada saya, saya elus dada saya," kata dia.