Kubu Akom: Diskualifikasi Caketum Golkar yang sebar duit di Munas
Aturan politik uang dinilai harus diatur tegas jelang munas.
Isu politik uang berhembus jelang perhelatan Munas Golkar. Salah satu Caketum Golkar dituding bagi-bagi duit ke sejumlah pengurus daerah Golkar demi meraih suara di munas Golkar.
Kubu Ade Komarudin (Akom), Ahmadi Noor Supit mengatakan, politik uang harus dicegah dalam pertarungan calon ketua umum Golkar di munas. Menurut dia, isu ini tidak jelas siapa yang melempar dan melakukan malah cenderung bisa terjadi fitnah.
"Yang namanya politik uang itu harus dicegah, bagaimana mencegahnya, saya enggak tahu siapa yang bagi duit, tapi begini, mestinya ini segera diselesaikan. Hari ini ada rapat, bikin persyaratan bahwa siapapun yang main uang, ketahuan itu didiskualifikasi, harus begitu," kata Supit saat berbincang dengan merdeka.com, Selasa (23/2).
Dia mendesak adanya aturan baku soal larangan bermain politik uang di Munas Golkar. Menurut dia, bisa saja caketum Golkar bagi uang di daerah, tapi bukan untuk meraih dukungan, hanya untuk biaya penyelenggaraan acara di daerah.
"Saya juga dengar bagi-bagi uang tranport, atau apalah namanya. Makanya ini harus jelas, main uang seperti apa, saya enggak tahu, tapi kebiasaan di partai datang di suatu daerah itu untuk konsumsi transport gitu-gitu. Kriteria itu harus diatur, mana kategori bagi-bagi duit, mana yang pengaruhi, mana dalam rangka kegiatan itu," tegas Supit.
Aturan baku untuk menghindari fitnah dan tuduhan. Dia meminta harus dibedakan antara memberikan transport dengan suap pengurus DPD Golkar agar memilih calon tertentu di munas.
"Makanya lebih baik dituangkan dalam syarat pencalonan, supaya sah gitu secara hukum. Itu akan jauh lebih bagus," pungkasnya.
Baca juga:
Satu calon Ketum Golkar diisukan sebar uang buat DPD di Jawa tengah
Yorrys minta ketum Golkar baru punya waktu 24 jam untuk partai
Hindari politik uang, ini cara pemilihan ketum di Munas Golkar
Kata Golkar daerah Setnov maju ketum usai terbelit Papa Minta Saham
Nyalon Caketum Golkar, Setya Novanto galang dukungan di Jawa Timur
Terbelit kasus 'Papa Minta Saham', Setnov pede maju Caketum Golkar
Tim Setya Novanto tegaskan tak main uang di Munaslub Golkar
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Siapa yang menyambut kedatangan Prabowo di Kantor DPP Partai Golkar? Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menyambut langsung kedatangan Prabowo.
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
-
Apa yang didiskusikan Dedi Mulyadi dan pengurus Golkar di pertemuan tersebut? Kita tadi sudah berdiskusi banyak. Intinya bahwa kita mendukung Pak Dedi Mulyadi untuk menjadi calon gubernur di Jawa Barat.
-
Bagaimana Kelurahan Sadar Hukum di DKI Jakarta diwujudkan? Melalui pelaksanaan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum), pengembangan kelurahan binaan, sampai dengan terbentuknya kelurahan sadar hukum,"