Kubu Moeldoko: Kemenkum HAM Hanya Babak Awal, Pertarungan Sesungguhnya di PTUN
Kepala Departemen Informasi dan Komunikasi Partai Demokrat kubu Kongres Luar biasa (KLB), Saiful Huda menanggapi santai ditolaknya pendaftaran kepengurusan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Menurutnya, pertarungan sesungguhnya berada di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Kepala Departemen Informasi dan Komunikasi Partai Demokrat kubu Kongres Luar biasa (KLB), Saiful Huda menanggapi santai ditolaknya pendaftaran kepengurusan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Menurutnya, pertarungan sesungguhnya berada di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM menolak kepengurusan Demokrat versi KLB pimpinan Moeldoko. Dengan itu, Demokrat yang diakui adalah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Bagaimana Demokrat akan mendekati partai lain? Selain itu, dia menuturkan bahwa Demokrat membuka komunikasi dengan pihak manapun. Sehingga, ujarnya segala kemungkinan yang ada bakal dikaji secara mendalam.
-
Siapa yang memberi tugas khusus kepada Demokrat? Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Prabowo memberikan tugas khusus kepada Demokrat untuk bisa memenangkan dirinya di Jawa Timur.
-
Kapan Partai Kasih dideklarasikan? Sekelompok anak muda Indonesia asal Papua mendeklarasikan mendirikan partai nasional yang diberi nama Partai Kasih pada Minggu 23 Juni 2024 di Jakarta.
-
Apa yang akan dilakukan Demokrat kedepan? Lebih lanjut, Herman menyatakan bukan tidak mungkin Demokrat ke depan akan membentuk poros baru atau bergabung dalam koalisi yang sudah ada. Segala kemunginan, ujar dia bisa saja terjadi.
-
Bagaimana Demokrat akan membantu kemenangan Prabowo? Kita harap nanti kalau Partai Demokrat sudah menyatakan secara resmi, itu juga akan tentu memberikan masukan-masukan melalui kader-kader atau putra putri terbaik untuk dipersatu di tim pemenangan," kata Budi.
"Sejujurnya sejak awal mula saya sesungguhnya tidak terlalu akan mempersoalkan terhadap apa yang akan diputuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM mengenai pengesahan Kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang," katanya, Rabu (31/3).
"Mau diterima ataupun ditolak, sebenarnya tidak akan terlalu berpengaruh bagi kedua kubu yang bertikai. Sebab pokok penuntasan persoalan ini bukanlah di Kementerian Hukum dan HAM, melainkan di Pengadilan (PTUN)," sambungnya.
Dia bilang, bila Partai Demokrat kubu AHY nantinya menang di PTUN, pihaknya akan terus melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan di pengadilan.
"Keputusan Kementerian Hukum dan HAM hanyalah babak awal dari perjuangan demokrasi Partai Demokrat yang berada di bawah pimpinan Pak Dr. Moeldoko," ucapnya.
Menurutnya, Kemenkum HAM bukanlah lembaga penentu terakhir bagi kelanjutan nasib kepengurusan hasil KLB yang terus berupaya mencari dan memperjuangkan keadilan.
"Maka kami tak akan pernah surut berjuang demi terjaganya marwah Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum yang berpijak pada nilai-nilai Demokrasi dan bukan Dinasti," ujarnya.
Saiful melanjutkan, PTUN masih terbuka lebar bagi kubunya untuk masuk dan melayangkan gugatan demi memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Sebelum ada keputusan dari PTUN tidaklah elok bagi kubu yang telah menerima pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM bertepuk dada.
"Apalagi fakta telah menunjukkan berbagai kenyataan bahwa terdapat banyak pelanggaran UU Partai Politik yang terdapat dalam AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)," pungkasnya.
Baca juga:
AHY Tanggapi Keputusan Menkumham yang Tidak Akui Kepengurusan Kubu Moeldoko
Ibas Soal Hasil KLB Demokrat Ditolak: Keadilan Masih Ada di Negeri Kita
Demokrat KLB: KemenkumHAM akan Dicurigai Jika Menangkan Kepengurusan Moeldoko
Hasil KLB Demokrat Ditolak Pemerintah, Kubu Moeldoko akan Gugat SBY Rp99 Triliun
AHY: Banyak Orang Cari Jalan Pintas Melakukan Perampokan dan Pembegalan Parpol
Demokrat Moeldoko Tak Sah, AHY Puji Kader dan Singgung Pengkhianat Partai