Mahfud MD: Rakyat Lebih Suka Prabowo Memimpin Oposisi di Parlemen
Anggota Dewan Pembina Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini membaca, jika sebagian masyarakat berharap Prabowo akan muncul sebagai pemimpin koalisi oposisi.
Mantan Ketua MK, Mahfud MD mengomentari mengenai pidato yang disampaikan Jokowi pada Minggu (14/7) malam. Dalam pidato tersebut, dia menilai, Jokowi membuka peluang adanya kubu oposisi.
"Kalau mendengar pidatonya Pak Jokowi tadi malam kalau mau jadi oposisi jadilah oposisi yang terhormat karena oposisi juga mulia. Pak Jokowi membuka opsi untuk adanya kekuatan kontrol di DPR yang dilakukan Prabowo atau partai-partai lain," katanya di UII, Senin (15/7).
-
Mengapa Prabowo menanggapi singkat keputusan Mahfud Md? "Itu hak politik," kata Prabowo usai menghadiri acara bertajuk 'Trimegah Political and Economic Outlook 2024' di Grand Ballroom, The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan, Rabu (31/1).
-
Apa pesan Mahfud MD kepada Pangdam, Bupati, dan Wali Kota? Untuk itu Mahfud berpesan kepada Pangdam, Bupati, Wali Kota agar tidak menjemput dan menjamunya setiap ke daerah.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Apa yang Mahfud MD soroti dalam debat cawapres? Dalam kesempatan Debat Capres dan Cawapres yang berlangsung pada Minggu (21/01/2024) lalu, cawapres nomor urut 03 yaitu Mahfud MD soroti deforestasi hutan di Indonesia yang mencapai 12,5 juta hektare.
-
Apa yang dibicarakan Prabowo dan Jokowi? Saat itu, mereka berdua membahas tentang masa depan bangsa demi mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Anggota Dewan Pembina Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini membaca, jika sebagian masyarakat berharap Prabowo akan muncul sebagai pemimpin koalisi oposisi.
"Rakyat itu lebih suka agar Prabowo memimpin oposisi di parlemen. Sehingga kekuatan 36 persen dari empat partai Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat bergabung itu sudah lumayan lah," ungkapnya.
Mahfud menjelaskan, hingga saat ini baru ada satu partai yang mengatakan tidak akan bergabung dengan koalisi pemerintah. Partai itu adalah PKS.
Hanya saja, menurut Mahfud, jika PKS saja yang menjadi oposisi maka kekuatannya tidak berimbang. Sehingga nantinya tak sehat bagi iklim demokrasi di Indonesia.
"Kalau sekarangkan hanya PKS yang belum mau bergabung. PKS hanya 8 persen (perolehan suaranya di Pileg 2019). Berarti kekuatannya 92 persen lawan 8 persen, tidak imbang. Tidak sehatlah bagi kehidupan demokrasi konstitusional kita," jelasnya.
Mahfud menambahkan, tak ada larangan bagi parpol untuk berkoalisi dengan pemerintah. Pilihan bergabung dengan koalisi pemerintah atau menjadi bagian dari oposisi merupakan kewenangan dari masing-masing partai.
"Tapi tidak ada larangan kalau bergabung. Kita memaklumi saja. Politik itu di samping artinya mulia bahwa untuk tugas negara ada artinya yang tidak mulia. Politik itu adalah proses perburuan kekuasaan, ya dilakukan saja. Kalau mau ambil politik dalam artian itu. Politik sebagai tugas konstitusional itu harusnya bagi tugas. Silakan saja," pungkas Guru Besar UII ini.
Baca juga:
Polisi Tak Keluarkan Izin Rencana Aksi di Rumah Prabowo
Jokowi Soal Pertemuan dengan Prabowo: Bicara dari Hati ke Hati
Sekjen NasDem Ingatkan Bahaya Oligarki Kekuasaan Jika Gerindra Bergabung Pemerintah
Harapan Pengusaha di Balik Pertemuan Jokowi-Prabowo
Sandiaga Janji Bantu Prabowo Subianto