Marak OTT kepala daerah, Golkar minta kinerja Inspektorat Jenderal diperbaiki

Cegah korupsi, politisi Golkar minta Kemendagri perbaiki Inspektorat Jenderal. Menurut politisi Partai Golkar ini, untuk memberantas korupsi aparat penegak hukum dan juga inspektorat harus diperkuat. Tidak hanya itu, pemerintah Kabupaten harus melakukan pengawasan lebih terhadap pembangunan daerah.

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mempertegas peran dari Inspektorat Jenderal dalam pengawasan kinerja pemerintah daerah. Terutama untuk meminimalisir tindak pidana korupsi.

"Karena itu saya sebagai anggota komisi II mendesak pemerintah pusat khususnya Kementerian Dalam Negeri untuk kembali mengingatkan dan mempertegas tentang fungsi dan peran Inspektorat Jenderal sebagai upaya pengawasan kinerja," kata Ace di Kompleks Parelmen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/9).

Menurut politisi Partai Golkar ini, untuk memberantas korupsi aparat penegak hukum dan juga inspektorat harus diperkuat. Tidak hanya itu, pemerintah Kabupaten harus melakukan pengawasan lebih terhadap pembangunan daerah.

"Memang yang harus diperkuat selain lembaga penegak hukum yang lain selain KPK yaitu kepolisian dan kejaksaan, juga inspektorat jenderal di masing-masing Kabupaten lebih proaktif mengawasi proses pembangunan yang terjadi di daerah," ungkapnya.

Sebelumnya diketahui, di bulan September ini KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada beberapa pejabat daerah. Di antaranya Walikota Batu Malang, Bupati Batubara, Hakim dan Panitera pengganti dari Bengkulu. Beberapa waktu sebelumnya KPK juga melakukan OTT pada Walikota Tegal Siti Mashita Soeparno.

Baca juga:
Saran KPK agar tak ada lagi kepala daerah terlibat korupsi
Masukan KPK ke Mendagri agar para kepala daerah tak korupsi
Curhat Mendagri sulitnya berantas korupsi kepala daerah
Ketua MPR usul gaji kepala daerah dinaikkan agar tak ada yang kena OTT KPK
Dalam empat bulan, empat kepala daerah 'pindah kantor' ke markas KPK