Megawati instruksikan pengurus PDIP protes ke Bawaslu
Di hadapan pengurus DPD, Mega menyayangkan masih banyaknya warga yang tidak bisa menggunakan hak saat pencoblosan. Mega menginstruksikan untuk protes ke Banwaslu terkait hal ini.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menggelar rapat konsolidasi dengan seluruh Dewan pengurus Daerah (DPD) di markas pusat PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (21/2). Agenda pembahasannya, evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak yang digelar 15 Februari 2017.
Di hadapan pengurus DPD, Mega menyayangkan masih banyaknya warga yang tidak bisa menggunakan hak saat pencoblosan. Mega menginstruksikan untuk protes ke Banwaslu terkait hal ini.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kenapa Serka Sudiyono diundang ke acara Presiden Jokowi? Pada acara itu, Presiden Jokowi memberikan games-games menarik. Salah seorang yang berhasil maju ke podium adalah Serka Sudiyono.
-
Kenapa Pilkada Serentak dianggap penting? Sejak terakhir dilaksanakan tahun 2020, kali ini Pilkada serentak diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan begitu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui kapan Pilkada serentak dilaksanakan 2024.
"Saya sudah instruksikan untuk protes ke Banwaslu terkait DPT. Pelaksana tugas hanya berpikir secara teknis. Bahwa secara konstitusi, hak warga negara adalah sama, sehingga hak memilih harus digunakan semaksimal mungkin," paparnya saat memberikan sambutan dalam rapat konsolidasi dengan DPD PDIP se-Indonesia di Kantor DPP PDI, Selasa, (21/02).
Dari posko pengaduan yang disiapkan PDIP, banyak warga yang mengaku lantaran tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Mega meminta pemerintah dan penyelenggara pemilu bertanggungjawab atas hal ini.
PDIP juga melihat permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta. Banyak warga yang belum bisa menggunakan hak pilih karena tidak masuk DPT. Ini menjadi pekerjaan rumah KPU untuk berbenah untuk penyelenggaraan putaran kedua Pilkada DKI.
Baca juga:
Teriak 'tentara gue potong' banjir kecaman, Iwan Bopeng minta maaf
Megawati sebut Pilgub DKI paling habiskan energi di Pilkada serentak
KPPS TPS 29 Kalibata dipastikan diganti saat putaran 2
Pantau hasil Pilkada Yogyakarta, PDIP endus sejumlah kejanggalan
Ditemukan unsur pelanggaran, warga Kalibata coblos ulang